Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Tak Capai Target, Penerimaan Pajak Rp 1.000 Triliun Dianggap Luar Biasa

Kompas.com - 28/12/2015, 21:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Panitia Kerja Penerimaan Negara Komisi XI DPR, M Misbakhun memuji kinerja Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, yang untuk pertama kalinya mencatat penerimaan hingga Rp 1.000 triliun.

Menurut dia, di tengah situasi perekonomian yang sulit, capaian penerimaan pajak itu patut diapresiasi.

Misbakhun mengatakan, Ditjen Pajak memang menghadapi target yang tidak mudah untuk dicapai. Apalagi, hal ini diperparah dengan pelambatan ekonomi sehingga upaya mencapai target pajak bukan hal mudah.

“Tapi di luar situasi itu, prestasi luar biasa sudah dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tercapainya penerimaan pajak per 25 Desember 2015 sudah menembus angka Rp 1.000 triliun tepatnya sudah mencapai Rp 1.084 triliun,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/12/2015

Dia menambahkan, masih ada waktu beberapa hari lagi sebelum 2015 berakhir. Jadi, masih ada peluang bagi Ditjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak sampai 31 Desember 2015.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, angka penerimaan pajak itu memang belum bisa mencapai target di APBN-P 2015 yang dipatok, Rp 1.294,5 triliun.

Namun demikian, Misbakhun mengatakan, capaian itu tetap patut diapresiasi karena menjadi bukti bahwa Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berhasil melakukan pembenahan internal di Ditjen Pajak.

Komisi XI DPR sendiri, lanjut dia, telah menyetujui sistem informasi teknologi (IT) di DJP dengan anggaran Rp 2 triliun. Tujuannya untuk memperbaiki sistem berbasis pada teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan dan sistem basis data perpajakan.

“Semua upaya tersebut dilakukan oleh Pak Bambang Brodjenegoro selaku Menteri Keuangan. Dan selama ini sudah dalam trek yang benar untuk melakukan pembenahan secara jangka pendek dan jangka waktu lima tahun,” ucapnya.

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, realisasi penerimaan pajak per 25 Desember 2015 berhasil menembus Rp 1.000 triliun untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia atau di atas realisasi penerimaan pajak 2014 setahun penuh.

"Ini pertama bagi Indonesia, penerimaan pajak mampu tembus Rp 1.000 triliun," ujar Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (27/12/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com