Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Meja Kompas TV: Menakar Kualitas Moral Yang Mulia

Kompas.com - 08/12/2015, 21:13 WIB

Berhari-hari masyarakat disajikan dagelan politik dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Ketua DPR, Setya Novanto.

Pemeriksaan yang memakan waktu belasan jam ini dinilai bertele-tele, dengan beragam pertanyaan yang tidak fokus, dan membuat masyarakat Indonesia yang menyaksikannya sidang terbuka ini kesal.

Di media sosial, sebagai bentuk kekesalan masyarakat, beredar meme dan hashtag yang menyindir kualitas pertanyaan para anggota Yang Mulia tersebut.

Bahkan Menteri ESDM Sudirman Said yang menjadi pengadu kasus pejabat pemburu rente ini, terus disudutkan seperti layaknya tersangka dalam persidangan.

Wajar jika Sudirman Said usai sidang menegaskan pengadu dalam sidang MKD harusnya dilindungi dan dimuliakan, bukan diperlakukan sebagai tersangka.

Dagelan yang terjadi selama seminggu belakangan, menunjukkan kualitas moral ketua DPR dan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan.

Peran Setya Novanto dalam rencana bagi-bagi saham Freeport yang terdengar dalam rekaman yang diputar di sidang, jelas dan tidak terbantahkan lagi.

Kini, kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat dipertaruhkan. Masihkah anggota DPR memiliki moral untuk menjaga marwah mereka sebagai wakil rakyat yang terhormat dengan menunjukkan tajinya dalam memeriksa Setya Novanto?

"Menakar Kualitas Moral Yang Mulia" menjadi topih bahasan program Satu Meja di Kompas TV, Selasa (8/12/2015) pukul 22.00 WIB bersama Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo.(Budhi Kurniawan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com