Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Melawan Korupsi adalah Harga Mati

Kompas.com - 07/12/2015, 17:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Perilaku korupsi yang dilakukan sejumlah elite politik di negeri ini sungguh memuakkan bagi generasi muda sekarang ini.

Kemuakan mereka itu tergambar dari ungkapan lantang saat mereka menyuarakan gerakan antikorupsi pada lomba orasi anti korupsi di Masjid Raya Muhammadiyah, Jalan Sancang, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (6/12/2015).

Agung Parlindo, misalnya. Seperti dalam slogan, "NKRI harga mati", maka mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung itu menyebut perlawanan terhadap korupsi adalah harga mati.

"Salam perjuangan. Salam perubahan. Lawan korupsi harga mati. Korupsi sudah menjadi penyakit mental dan moral yang mewabah," ujarnya.

Peserta lain, Roby Prananta Yuda dari SMA Negeri 3 Kabupaten Bandung, lain lagi. Ia justru mengajak para pemuda dan pemudi membangun negeri.

"Para pemuda bisa membawa Indonesia masuk ke era reformasi tanpa korupsi. Aset terpenting negara adalah generasi muda. Pemuda bisa jadi garda terdepan untuk mewujudkan cita-cita bangsa," kata Roby.

Agung dan Roby tercatat sebagai 2 dari 19 peserta lomba orasi anti korupsi hasil seleksi dari 43 pelajar dan mahasiswa yang mendaftar.

Orasi mereka dinilai tidak hanya dari sisi kualitas materi, tetapi juga cara mereka berorasi.

Lomba orasi anti korupsi itu digelar Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah dalam rangkaian Festival Antikorupsi 2015.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal kepada para pelajar dan mahasiswa agar bisa mengenali isi, substansi, konten, dan pemikiran tentang fenomena politik di Indonesia, khususnya tentang korupsi yang kian merajalela.

"Orasi seperti ini bagus sekali agar kita memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam membangun negeri yang baik," ujar salah seorang jajaran PP Pemuda Muhammadiyah Jawa Barat, Ayat Ilmiati, yang mengapresiasi kegiatan ini.

Ayat menekankan kepada peserta dan hadirin hal terpenting dari lomba orasi itu adalah langkah selanjutnya untuk tidak melakukan korupsi dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com