Walau Kurang Dana, KPU Papua Yakin Pilkada Tepat Waktu

JAYAPURA, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua optimistis bisa menggelar Pilkada Serentak di 11 kabupaten pada 9 Desember mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Papua, Adam Arisoy dalam pertemuan dengan perwakilan Komisi II DPR RI yang dihadiri jajaran Polda Papua di Kantor KPU Papua, Minggu (6/12/2015).

Menurut Arisoy, walau di beberapa kabupaten masih mengalami kekurangan dana yang cukup besar, namun ia yakin logistik pemilu sudah berada di distrik (kecamatan), 7 Desember mendatang.

"Untuk keamanan kami sepakat pada 7 Desember, logistik baru didistribusikan ke kampung-kampung," ucap Adam Arisoy.

Arisoy mengatakan, untuk Kabupaten Yahukimo yang selalu terkendala distribusi logistik, dari total 51 distrik, tersisa 15 distrik yang belum terdistribusi.

"Diharap Senin (7/12/2015) sudah selesai. Semoga cuaca mendukung," ujarnya.

Mengenai kekurangan dana, menurut Arisoy, total biaya penyelenggaraan pilkada di 11 kabupaten di Papua sebesar Rp 346 miliar.

Adapun kekurangan masih ada sebesar Rp 54 miliar.

Kekurangan terbesar ada di Kabupaten Yahukimo, yakni sebesar Rp 26 miliar. Selanjutnya, Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp 10 miliar. 

Selain itu, ada beberapa kabupaten lainnya senilai Rp 5 miliar.

Menurut Arisoy, kendala pendanaan di Papua terjadi karena sejak awal hanya 4 kabupaten yang mengalokasikan dana pilkada di APBD.

Sementara kabupaten lainnya yang mengacu kepada undang-undang untuk pelaksanaan Pilkada Serentak masih menunggu perubahan anggaran.

"Kami berharap secepatnya ada solusi. Agar kami dapat segera membayar honor PPD dan PPS," tutur Arisoy.

"Selain itu kita juga bisa segera melunasi biaya pendistribusian logistik kepada pihak ke-3," kata dia.

Ketua perwakilan Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun memberikan apresiasi kepada KPU dan Polda Papua yang dianggap berkoordinasi dengan baik.

Dengan demikian, persiapan pelaksanaan pilkada serentak berjalan baik.

Menurut politisi PDI Perjuangan asal Papua itu, Komisi II DPR RI mengadakan pertemuan dengan penyelenggara pemilu di Papua untuk memastikan agenda nasional pelaksanaan pilkada serentak dapat terlaksana sesuai rencana.

"Kami memberi apresiasi karena di tingkat nasional Papua dianggap terbesar yang bermasalah," ucapnya.

"Namun sejauh Ketua KPU dan Kapolda Papua sudah berkoordinasi dengan baik sehingga bisa mempersiapkan pilkada dengan baik. Itupun saya rasakan ketika menjadi jurkam di beberapa kabupaten," ucap Komarudin.

Mengenai permasalahan dana, menurut Komarudin, tak hanya terjadi di Papua namun juga terjadi dibeberapa daerah lain.

Ia pun yakin pemerintah dapat segera mencari solusi untuk menyukseskan agenda nasional pemilihan kepala daerah serentak.

Usai pertemuan, Komarudin menyampaikan kekecewaannya karena ketidakhadiran perwakilan dari Bawaslu Papua tanpa pemberitahuan.

Ia mengaku mendapat temuan kinerja buruk panwaslu di kabupaten dan akan menindaklanjuti dengan memanggil ketua Bawaslu RI.