Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebanyak 2.000 Pulau di Indonesia Terancam Tenggelam

Kompas.com - 03/12/2015, 17:50 WIB
Kontributor Bengkulu, Firmansyah

Penulis

PARIS, KOMPAS.com - Sebanyak 2.000 pulau di Indonesia terancam tenggelam, bahkan beberapa di antaranya telah memasuki masa kritis akibat naiknya permukaan air laut.

Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Lin Che Wei, usai memimpin panel diskui di paviliun Indonesia di Paris, Perancis, dalam KTT Perubahan Iklim, COP 21 Rabu (2/12/2015).

"Itu data yang dimiliki Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan sebanyak 2.000 pulau di Indonesia terancam tenggelam," kata Lin Che Wei.

Menurut dia, terdapat kerugian negara dari banyak sisi apabila pulau-pulau tersebut tenggelam, terlebih bila letaknya berada di luar.

"Apabila pulau terluar tenggelam maka berpengaruh pada Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi mengecil, terdampak pada manusia dan ekosistem pulau itu sendiri," ucapnya.

Lin Che Wei mengapresiasi pidato Presiden Joko Widodo yang mencantumkan isu kerentanan pulau di Indonesia. Isu itu selama ini hanya dianggap sebagai isu negara-negara Pasifik.

"Ini isu bersama. Di COP 21, Presiden sadar sekali akan kondisi ini," ucapnya.

Sayangnya, meski memiliki 17 ribu pulau, Indonesia dianggap belum begitu maksimal memainkan perannya dalam forum Small Island Developing State (SIDS).

Forum SIDS beranggotakan negara berkembang dengan wilayah pulau kecil.

SIDS dalam COP 21 Paris mencanangkan agar batas kenaikan suhu bumi disepakati 1,5 derajat.

Mereka menolak batas maksimal kenaikan suhu bumi 2 derajat yang diusulkan banyak negara. Sebab, mereka berpendapat, jika 2 persen maka wilayah mereka telah terendam oleh laut.

Atas argumen ini, Staf Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar mengatakan bahwa Indonesia tak tergabung dalam SIDS mengingat Indonesia adalah negara kesatuan.

"Indonesia bukan small islands," kata Rachmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com