Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isi Rekaman soal Saham Freeport yang Menyebut Luhut dan JK

Kompas.com - 03/12/2015, 06:33 WIB
Ihsanuddin, Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan memutarkan rekaman percakapan yang diduga dilakukan Ketua DPR setya Novanto, pengusaha minyak Riza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Dalam rekaman yang diputar di sidang MKD hari ini, Rabu (2/12/2015), terdengar pembicaraan mengenai rencana divestasi saham Freeport.

Saat itu, Maroef menjelaskan bahwa Freeport sudah merencanakan divestasi saham sebesar 30 persen.

Ketika itu, Riza Chalid menyebut bahwa yang sudah jalan 9 persen. Adapun saham 9 persen yang dimaksud itu adalah saham 9,36 persen yang sudah dimiliki BUMN.

"Yang sudah jalan 9 persen dong," ucap Riza.

"9,3 persen dipegang BUMN," kata Maroef.

Pembicaraan itu pun kemudian mulai menyebut nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan.

Menurut Setya Novanto, Luhut sudah bicara dengan pimpinan PT Freeport, James Robert Moffett, atau yang dikenal dengan sebutan Jim Bob.

"Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek Pak," ucap Setya Novanto dalam rekaman itu.

Saat itulah, Riza Chalid menyarankan pembagian saham secara adil agar Luhut tidak mengambil 20 persen saham, tetapi dibagi-bagi dengan Jusuf Kalla.

"Pak, kalau gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20 persen. Ambillah 11 persen, kasihlah Pak JK 9 persen. Harus adil, kalau enggak ribut," tutur Riza Chalid dalam rekaman itu.

Seperti apa pembicaraan tiga orang dalam rekaman itu mengenai saham Freeport, berikut petikannya.

"MR (Muhamad Riza): Bapak itu sudah jalan divestasi sudah berapa persen?

MS (Maroef Sjamsoeddin): 30 % yang sudah jalan. 

MR: Yang sudah jalan 9 persen dong.

MS: 9,3 % dipegang BUMN.

SN (Setya Novanto): Kalau gak salah itu Pak Luhut sudah bicara.

MR: Pak Luhut sudah bicara.

SN: Pak Luhut bicara dengan Jim Bob. Pak Luhut udah ada unek-unek, Pak. 

MR: Pak, kalau gua, gua bakal ngomong ke Pak Luhut janganlah ambil 20 %, ambillah 11 % kasihlah Pak JK 9 %. Harus adil, kalau enggak ribut.

SN: Iya. Jadi, kalau pembicaraannya Pak Luhut di San Diego, dengan Jim Bob, empat tahun lalu. Itu, dari 30 persen itu, dia memang di sini 10 %. 10 persen dibayar pakai deviden. Jadi dipinjemin tapi dibayar tunai pakai deviden. Caranya gitu sehingga mengganggu konstalasi ini. Begitu dengar adanya istana cawe-cawe, presiden nggak suka, Pak Luhut ganti dikerjain. Kan begitu. Sekarang kita tahu kuncinya. Kuncinya kan begitu begitu lhp hahahaha. Kita kan ingin beliau berhasil. Di sana juga senang kan gitu. Strateginya gitu lho.. Hahahaa."
 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com