Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hingga Agustus, 961 Warga Binaan di Indonesia Mengidap HIV/AIDS

Kompas.com - 01/12/2015, 15:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Akbar Hadi mengatakan, selama periode Januari - Agustus 2015, sekitar 961 warga binaan di Indonesia mengidap HIV/AIDS.

Beberapa di antaranya telah meninggal dunia tahun ini.

"Periode Januari-Agustus 2015 tercatat 64 warga binaan yang meninggal karena HIV AIDS," ujar Akbar melalui pesan singkat, Selasa (1/12/2015).

Dari 64 orang yang meninggal, 50 di antaranya merupakan narapidana dan 14 lainnya berstatus tahanan.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah warga binaan yang mengidap AIDS menurun.

"Tercatat pada tahun 2014 warga binaan yang terinfeksi HIV berjumlah 1.566," kata Akbar.

Menurut Akbar, rata-rata warga binaan telah terinfeksi AIDS sebelum masuk lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

Hampir seluruh warga binaan yang mengidap AIDS merupakan narapidana narkotika.

Paling banyak warga binaan yang terkena AIDS berasal dari wilayah DKI, yakni sebanyak 394 orang. Kedua terbanyak dari Jawa Barat sebanyak 179 orang.

"Selanjutnya Jawa Tengah 64 warga binaan. Banyak terpusat di Jawa karena lapas khusus narkotika lebih banyak di Jawa," kata Akbar.

Oleh karena itu, Ditjen PAS melakukan upaya pencegahan dengan menggandeng sejumlah pihak, antara lain Kementerian Kesehatan, Komisi Penanggulangan AIDS, serta LSM peduli HIV/AIDS.

Ada pula program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait HIV/AIDS, serta layanan konseling dan tes HIV.

"Juga pencegahan penularan danbdukungan perawatan HIV dan penyakit infeksi oportunistik, pemberian ARV bagi yang positif HIV, program teman sebaya, dan sebagainya," kata Akbar.

Selain itu, ada juga program Care, Support, and Treatment (CST), yaitu program perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi warga binaan dengan HIV/AIDS.

Saat ini Ditjen PAS juga sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan HIV/AIDS dan TB di lingkungan UPT Pemasyarakatan tahun 2015-2019.

Ia berharap awal tahun 2015 program tersebut sudah selesai dan dapat segera diterapkan.

"Sebaiknya pengguna narkoba tidak ditempatkan di lapas atau rutan. Tapi di tempat rehabilitasi," kata Akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com