Ini Tanggapan Pertamina soal Surat atas Nama Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Ahmad Bambang tidak mempermasalahkan adanya surat atas nama Ketua DPR RI Setya Novanto.

Isi surat itu meminta Pertamina membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak milik Pertamina pada tangki timbun PT Orbit Terminal Merak (OTM).

"Ya, namanya meminta boleh-boleh saja. Tapi yang tahu pastinya beliaulah (Setya Novanto) melalui surat itu. Yang jelas, namanya kerja sama harus win-win solution," ujar Ahmad kepada Kompas.com, Rabu (18/11/2015).

Surat tertanggal 17 Oktober 2015 itu ditujukan kepada Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto. Dalam surat tersebut, Pertamina diminta membayar biaya penyimpanan bahan bakar minyak kepada PT OTM.

"Sesuai dengan pembicaraan terdahulu dan informasi dari Bapak Hanung Budya Direktur Pemasaran dan Niaga sekiranya kami dapat dibantu mengenai addendum perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan bahan bakar minyak di terminal bahan bakar minyak antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Orbit Terminal Merak yang sudah diterima bapak beberapa minggu lalu," bunyi petikan dalam surat tersebut.

(Baca: Pertamina Benarkan Ada Surat dari Setya Novanto)

Ahmad mengatakan, awalnya Pertamina melakukan kontrak kerja dengan PT OTM soal penyimpanan BBM di Merak, Banten, pada Oktober 2014. Pertamina saat itu masih dipimpin oleh direksi lama.

Hingga saat ini, Pertamina belum mau membayar biaya sewa. Pertamina menganggap harga sewa tak sesuai kontrak awal alias terlalu mahal.

Ahmad menyebutkan, Pertamina masih mengkaji harga sewa tersebut. Kajian dilakukan bersama-sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak internal Pertamina, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil kajian belum rampung sehingga Pertamina belum berani membayar biaya sewa.

Terkait surat atas nama Setya itu, Sekretariat Jenderal DPR menyatakan bahwa surat itu palsu.

Kepala Bagian Tata Usaha Ketua DPR Hani Tahapari mengatakan, DPR tak pernah mengeluarkan surat tersebut. Logo DPR yang tertera pada kop surat itu tidak sesuai dengan logo kop asli DPR.

(Baca: Setjen DPR Sebut Surat Setya Novanto Tagih Uang ke Pertamina Palsu)