Mantan Menkumham: Ada Agenda Tertentu di Balik SE "Hate Speech"

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, menganggap, surat edaran Kapolri mengenai ujaran kebencian atau 'hate speech' muncul secara tiba-tiba.

Entah disengaja atau tidak, kata dia, munculnya surat edaran itu bersandingan dengan adanya peristiwa pencemaran nama baik pemimpin negara atau tokoh tertentu. Ia menduga, ada agenda tertentu di balik kemunculan surat edaran ini.

"Tiba-tiba saja muncul SE. Ini memunculkan dugaan, prasangka, dan rasa khawatir ada agenda tertentu untuk kepentingaan tertentu," ujar Amir di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Padahal, aturan yang tertera dalam SE sudah tertera dalam undang-undang yang sedianya dipakai aparat penegak hukum, yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan serta Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, Amir menilai, patut dipertanyakan mengapa adanya SE 'Hate Speech' yang muncul secara tiba-tiba. (baca: Surat Edaran "Hate Speech" Dinilai Dapat Lumpuhkan Demokrasi)

"Karena masyarakat cerdas. Kalau bicara hate speech, kenapa baru sekarang? Padahal sehari-hari sudah banyak korban yang sama sekali tidak terdengar penangannya, kecuali orang tertentu," kata Amir.

Dalam diskusi yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Luhut Pangaribuan mengatakan, jangan sampai muncul kriminalisasi dengan adanya surat edaran tersebut.

Menurut Luhut, dikhawatirkan pasal-pasal yang dicantumkan di SE akan menyimpang dari tujuan SE. (baca: Peradi: Bikin Gaduh, Surat Edaran "Hate Speech" Lebih Baik Dicabut)

"Jangan sampai ada kriminalisasi yang sebenarnya untuk membangun, mencerahkan, atau untuk kepentingan bersama. Kekhawatiran kriminalisasi ini," kata dia.

Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti sebelumnya menganggap, perbedaan pendapat terkait surat edaran yang diterbitkannya sebagai sesuatu yang wajar. (Baca: Kapolri: Surat Edaran "Hate Speech" Justru Beri Kepastian Hukum)

Badrodin mengimbau masyarakat agar tidak khawatir dengan penerapan SE Kapolri Nomor SE/06/X/2015 itu. Sebab, surat tersebut justru akan memberikan kepastian proses hukum.

"Sekarang misalnya sampeyan mendapat suatu hujatan di media sosial, terus apa yang sampeyan lakukan? Ke mana akan mengadu? Apa akan diselesaikan sendiri? Atau dilaporkan ke polisi? Kan lebih bagus kalau dilaporkan ke polisi, kita bisa mediasi," ujarnya.

"Kita tetap menghargai dan melindungi hak asasi orang lain," ujarnya. (Baca: Kapolri: Pelaku "Hate Speech" Diproses Supaya Tidak Bisa Sewenang-wenang)

Seperti dikutip Kompas, dalam surat edaran yang ditandatangani Kapolri pada 8 Oktober 2015 tersebut, jejaring media sosial menjadi salah satu sarana yang dipantau terkait penyebaran ujaran kebencian ini. (Baca: Pasca-Edaran Polri Terkait Ujaran Kebencian, Warga Harus Ekstra Hati-hati di Media Sosial)

Sementara itu, aspek yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Aspek mengenai warna kulit, jender, kaum difabel, hingga orientasi seksual juga menjadi perhatian dalam surat edaran ini.

Dalam surat edaran disebutkan, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuknya antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Tujuan ujaran kebencian adalah untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas. Aspeknya bisa meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seks.