Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Rehabilitasi Kesehatan Masyarakat Terdampak Asap

Kompas.com - 03/11/2015, 02:32 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah didesak agar segera mengambil langkah cepat untuk merehabilitasi kesehatan masyarakat yang selama dua hingga tiga bulan ini menghirup udara kotor akibat bencana asap.

"Misalnya segera melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada anak-anak dan balita, lansia juga anak-anak usia sekolah dengan menurunkan tenaga medis ke desa-desa bahkan sekolah," ujar Anggota Komisi II, Rahmat Hamka melalui keterangan persnya, Senin (2/11/2015).

Ia berharap, ada program yang terstruktur, sistematis dan masif yang diambil pemerintah.

Hamka menilai, kesehatan seharusnya mendapat prioritas penanganan, tanpa mengesampingkan masalah pendidikan dan perekonomian yang juga terganggu.

"Harusnya Kementerian Kesehatan segera bertindak secara simultan, lebih progresif," ucap politisi PDI-P tersebut.

Hamka juga meminta pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan secara gratis walaupun sudah bukan dalam keadaan darurat asap lagi. Hal tersebut, menurut dia, karena dampaknya berjangka panjang.

Ia menyayangkan kinerja Menteri Kesehatan Nila Moloek yang lamban dan kurang progresif.

Hamka berharap presiden dapat mengevaluasi Nila bahkan menggantinya jika hingga akhir bulan ini belum terlihat langkah yang signifikan.

"Datang dua kali ke Kalteng. Tidak ada nampak langkah-langkah progresif yang dibuat," tutur anggota DPR RI Dapil Kalteng tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com