Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem: Pemerintah Butuh Kerja Ekstra Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen

Kompas.com - 31/10/2015, 12:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate menilai, target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah di dalam APBN 2016 sebesar 5,3 persen, masih cukup realistis. Namun, pemerintah tetap perlu usaha keras untuk mencapai target tersebut.

"Sekarang masih dalam tataran realistis, tapi tetap butuh ekstra effort untuk mewujudkannya," kata Jhonny saat diskusi bertajuk 'Catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10/2015).

Dalam pembahasan sebelumnya, ia mengatakan, Nasdem mengusulkan agar target pertumbuhan ekonomi cukup berada di level 5,1 persen saja. Hal itu disebabkan lesunya kondisi perekonomian global yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Tapi dalam proses politiknya di DPR, akhirnya ditetapkan 5,3 persen," kata dia. (Baca: DPR Sahkan APBN 2016 )

Ia menambahkan, pemerintah diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi melebihi target yang ada, minimal sama seperti target. Adapun hal yang dapat dilakukan yakni dengan memaksimalkan penyerapan anggaran untuk pembangunan daerah. Dengan demikian, diharapkan munculnya lapangan pekerjaan baru di daerah.

"Tapi harus diawasi ketat karena harapan kita peningkatan penyerapan itu dapat berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan," ujarnya. (Baca: PMN dalam APBN 2016 Diputuskan Ditunda )

DPR mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 pada Jumat (30/10/2015) malam. Salah satu asumsi makro yang disepakati dalam anggaran itu adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Angka ini diturunkan dari target yang ditetapkan pemerintah sebelumnya pada APBN Perubahan 2015 yakni sebesar 5,7 persen.

Perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2015 memang membuat pemerintah kesulitan mencapai target. Hingga kuartai II 2015, pertumbuhan ekonomi masih meleset dari target yakni masih berkisar di level 4,67 persen. (Baca: Jokowi: Krisis, Krisis, Mana? Yang Namanya Krisis Itu, kalau Pertumbuhan Ekonomi Minus... )

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com