Aburizal dan Agung Segera Bertemu Bahas Rekonsiliasi Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono akan segera bertemu untuk membahas rekonsiliasi kedua kubu. Hal ini disampaikan Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham dan Sekjen Golkar Munas Ancol Zainuddin Amali, yang bertemu di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Idrus mengatakan, pasca-putusan Mahkamah Agung kemarin, dia sudah beberapa kali bertemu dengan Amali untuk membicarakan proses rekonsiliasi. Namun, pembicaraan rekonsiliasi ini tidak bisa hanya dilakukan pada level sekjen, tetapi juga harus pada level ketua umum.

"Harapannya agar kedua tokoh ini bicara bersama, tidak usah lagi misalnya ada upaya kasasi," ucap Idrus.

Dia menambahkan, Aburizal sudah bersedia untuk bertemu Agung Laksono dalam waktu dekat. Namun, kubu Agung harus mengakui putusan MA dan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang menurut dia mengesahkan Munas Bali.

Idrus mengakui, dalam putusan MA yang membatalkan SK pengesahan Munas Ancol, memang tidak disebutkan mana munas yang sah. Namun, putusan Pengadilan Negeri Jakarta, yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, jelas menyatakan bahwa Munas Bali yang sah.

"Lead-nya adalah Munas Bali. Ancol itu sudah dibatalkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung, tidak bisa lagi duduk sama rata," ucap dia.

Amali menyambut baik ajakan untuk rekonsiliasi ini. Menurut dia, Agung juga sudah bersedia bertemu dengan Aburizal. Hanya saja, waktunya belum ada karena Aburizal sedang berada di luar negeri.

"Dalam waktu dekat, akan kita jadwalkan pertemuan," ucap Amali.

Amali pun mengakui putusan MA yang membatalkan SK Munas Ancol dan putusan Pengadilan Tinggi yang mengakui keabsahan Munas Bali. Namun, jadi atau tidaknya proses kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi, itu akan sangat bergantung pada hasil pertemuan Agung dan Aburizal.

Saat ini, kubu Agung sudah mengajukan kasasi, tetapi belum mengajukan memori kasasi.

"Apakah akan diikuti memori kasasi atau tidak itu yang harus dibicarakan terlebih dulu oleh kedua pihak. Harus ada komunikasi politik yang baik," ujar Amali.