Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Segera Gelar Konferensi Internasional untuk Restorasi Lahan Gambut

Kompas.com - 26/10/2015, 16:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menggelar konferensi internasional terkait lahan gambut. Melalui konferensi ini, pemerintah akan menghimpun masukan para ahli internasional dalam rangka mengupayakan restorasi lahan gambut.

Restorasi lahan gambut ini merupakan upaya menanggulangi kebakaran lahan dalam jangka panjang.

"Langkah-langkah yang dilakukan Bapak Wapres (Jusuf Kalla) tadi, kita akan segera melakukan konfrensi internasional mengenai gambut. Kita akan undang ahli-ahli masalah gambut bahwa ini memang bukan hanya masalah Indonesia saja, tetapi juga masalah internasional," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (26/10/2015).

Menurut dia, konferensi tersebut rencananya digelar pekan ini dan dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tidak perlu besar-besar, mungkin beberapa puluh orang, tetapi ahlinya, ahli-ahli gambut," sambung Luhut.

Dari hasil konferensi ini, menurut Luhut, pemerintah akan membuat perencanaan terkait langkah-langkah restorasi lahan gambut ke depannya.

Pemerintah berharap munculnya kesadaran dari dunia internasional untuk berpartisipasi melakukan restorasi lahan gambut mengingat gambut di Indonesia merupakan salah satu yang terluas di dunia.

Luhut memperkirakan restorasi lahan gambut ini akan memakan waktu selama tiga hingga lima tahun ke depan.

"Karena tidak mudah, sudah beberapa kejadian. Bapak Wapres menekankan betul masalah restorasi sehingga menjadi sangat urgent. Kami akan segera tindaklanjuti perintah Bapak Wapres tadi," kata Luhut.

Di samping itu, Luhut menyampaikan bahwa Wapres mengarahkan agar penanggulangan bencana asap salah satunya dilakukan dengan menggunakan penggunaan teknologi kimia.

Sejauh ini, menurut Luhut, pemerintah telah menggunakan teknologi bahan kimia, tetapi memang belum maksimal.

"Tetapi sekarang lebih dalam lagi sehingga operasi kita ini, operasi pemadaman, operasi kemanusiaan dan restorasi itu berjalan seimbang," kata Luhut.

Presiden sebelumnya mengingatkan jajaran di bawahnya agar tidak memberikan izin penggunaan lahan di areal gambut untuk kepentingan apa pun. (baca: Jokowi: Harus Keras soal Izin Gambut!)

Jokowi memfokuskan areal gambut yang mudah terbakar dan banyak ditemui di kawasan Kalimantan dan Sumatera itu segera direstorasi. (baca: Jokowi Instruksikan Kementerian LHK Tak Terbitkan Izin di Lahan Gambut)

"Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut. Review izin-izin lama. Sudah harus keras kita. Yang belum buka, tidak boleh buka!" tukas Jokowi saat memimpin rapat terbatas soal kebakaran hutan dan lahan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menginstruksikan agar pihak terkait melakukan restorasi di lahan gambut. (baca: Jokowi Imbau Evakuasi Korban Asap Tak Perlu ke Luar Kota, Cukup di Kantor Pemda)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com