Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rini Soemarno Jadi Target Pansus Pelindo II?

Kompas.com - 26/10/2015, 11:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio, menilai, Panitia Khusus Pelindo II sangat politis karena bertujuan menarget orang per orang.

Dia melihat, selain Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino, Pansus Pelindo II juga menarget Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

"Kementerian BUMN ini kan paling 'basah'. Dia (Rini) menguasai BUMN. Makanya, tak heran kursi menteri itu terus digoyang," kata Agung saat dihubungi, Senin (26/10/2015).

Menurut Agung, tujuan untuk menarget orang per orang ini bisa dilihat dari logika hukum yang ada. (Baca: Pansus Pelindo II Diminta Undang Pakar Bisnis, Tak Hanya Panggil Barisan Sakit Hati)

Menurut dia, persoalan Pelindo II seperti dugaan korupsi pengadaan mobile crane, hingga perpanjangan konsesi ke perusahaan asing PT Hucthison Port Holding, adalah murni persoalan hukum.

Oleh karena itu, persoalan tersebut seharusnya tak perlu dibawa ke ranah politik dengan pembentukan Pansus. (Baca: Pansus Pelindo II Dinilai Hanya Menarget Pejabat Tertentu)

"Lino dan Rini itu kan ada hubungan baik. Jadi, kalau Pansus menemukan Lino bersalah, maka Rini juga akan dipanggil ke Pansus. Rini akan diminta pertanggungjawaban sebagai atasan Lino," ucapnya.

Terlebih lagi, reshuffle kabinet jilid II diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat. Pansus, kata Agung, diperkirakan akan terus memaksa pertanggungjawaban Rini Soemarno sebagai atasan RJ Lino dan selanjutnya menyerahkan rekomendasi ke Presiden Joko Widodo untuk memecat Rini. (Baca: Pansus Pelindo II Diperkirakan Bakal "Masuk Angin")

"Sulit memang mencari kesalahan Rini. Makanya diambil jalur antara dengan membentuk Pansus Pelindo. Kalau ditemukan kesalahan Lino, Pansus selanjutnya akan menyeret Rini Soemarno. Saya melihat target Pansus itu untuk menyeret Rini Soemarno," katanya.

Sebelumnya, Pansus sudah memanggil berbagai pihak, mulai dari Serikat Pekerja PT Jakarta Internasional Container Terminal yang menolak perpanjangan konsesi, mantan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso, mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Purn) Victor Edison Simanjuntak, dan Kabareskrim Komjen Anang Iskandar. (Baca: Rizal Ramli Anggap RJ Lino Sudah Sok Kuasa dan Semakin "Ngaco")

Pansus ini dibentuk untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi di Pelindo II, mulai dari pengadaan mobile crane hingga perpanjangan kontrak pengelolaan pelabuhan kepada perusahaan asing, PT Hucthison Port Holding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Polri Sebut Mayoritas Judi Online Dioperasikan dari Mekong Raya

Nasional
KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi 'Zonk' karena Koruptor Makin Pintar

KPK Sadap Lebih dari 500 Ponsel, tetapi "Zonk" karena Koruptor Makin Pintar

Nasional
Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Polri Sebut Bandar Judi “Online” Akan Dijerat TPPU

Nasional
Pimpinan KPK Sebut OTT 'Hiburan' agar Masyarakat Senang

Pimpinan KPK Sebut OTT "Hiburan" agar Masyarakat Senang

Nasional
Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Dapat Banyak Ucapan Ulang Tahun, Jokowi: Terima Kasih Seluruh Masyarakat Atas Perhatiannya

Nasional
Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Polri: Perputaran Uang 3 Situs Judi Online dengan 18 Tersangka Capai Rp1 Triliun

Nasional
Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Menag: Tidak Ada Penyalahgunaan Kuota Haji Tambahan

Nasional
Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi 'Online' Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Polri Tangkap 5.982 Tersangka Judi "Online" Sejak 2022, Puluhan Ribu Situs Diblokir

Nasional
KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

KPK Geledah Rumah Mantan Direktur PT PGN

Nasional
Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Imbas Gangguan PDN, Lembaga Pemerintah Diminta Tak Terlalu Bergantung

Nasional
Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Soroti Vonis Achsanul Qosasi, Wakil Ketua KPK: Korupsi Rp 40 M, Hukumannya 2,5 Tahun

Nasional
Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus 'Vina Cirebon'

Polri Akui Anggotanya Kurang Teliti saat Awal Pengusutan Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Tanggapi Survei Litbang Kompas, Istana: Presiden Konsisten Jalankan Kepemimpinan Merakyat

Nasional
Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Kemensos: Bansos Tak Diberikan ke Pelaku Judi Online, Tetapi Keluarganya Berhak Menerima

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com