Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bareskrim Kembalikan Dokumen Pelindo II yang Tak Terkait Kasus "Crane"

Kompas.com - 21/10/2015, 22:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bareskrim Komjen Anang Iskandar mengaku telah mengembalikan sejumlah dokumen ke PT Pelabuhan Indonesia II. Dokumen yang dikembalikan tersebut dianggap tidak berkaitan dengan kasus mobile crane yang ditangani Bareskrim Polri.

"Memang dokumen yang ada kaitannya dengan kasus sudah kita sita karena itu berkaitan dengan pro justicia. Tapi dokumen lain yang tidak termasuk sudah kita kembalikan," kata Anang saat mengikuti rapat dengan Pansus Angket Pelindo II di Kompleks Parlemen, Rabu (21/10/2015).

Anang menanggapi pertanyaan dari anggota Fraksi PDI Perjuangan Sukur Nababan yang mempersoalkan kejanggalan pencopotan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kabareskrim. Sukur menilai, Buwas dicopot lantaran hendak menyelidiki dokumen lain yang diduga bermasalah yang ditemukan bersamaan dengan proses penyelidikan mobile crane.

"Waktu kemarin kami ketemu mantan Kabareskrim dan tadi pagi ketemu Victor Edi Simanjuntak, dijelaskan ada dokumen lain yang disita menyangkut hal lain. Apa dokumen itu? Karena katanya mereka tidak bisa menyelidiki karena tidak punya akses ke dalam," kata Sukur.

Namun, Anang enggan membongkar dokumen apa saja yang telah disita dan telah dikembalikan. Menurut dia, penyidik tidak diperkenankan membongkar isi dokumen yang menjadi alat bukti dalam tindakan pro justicia.

Akan tetapi pernyataan Anang tersebut kembali disanggah oleh Sukur. Sebab, ia hanya bertanya terkait dokumen apa saja yang dikembalikan ke Pelindo II, bukan yang terkait penyidikan mobile crane.

"Saya belum tanya substansi. Tapi ada enggak dokumen yang dikembalikan. Apa dokumen lain yang disita selain (terkait kasus) crane?"

Melihat perdebatan tersebut, Wakil Ketua Pansus Pelindo II Aziz Syamsudin langsung memotongnya. Aziz menguatkan pernyataan Anang yang menyebut penyidik tak berhak membuka dokumen yang disita yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki.

"Kalau sudah masuk pro justicia itu tidak bisa, tapi kalau belum masuk bisa," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com