Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Memerintah, Jokowi-Kalla Buka Suara soal Gesekan Internal Kabinet

Kompas.com - 19/10/2015, 21:36 WIB

Pada publikasi pertama, dari lima publikasi yang direncanakan Litbang Kompas, tampak jelas bahwa publik hingga kini masih terbelah.

Kubu yang terbelah hingga kini masih tecermin dalam realitas sehari-hari. Meski pemilihan presiden sudah lewat satu tahun silam, dampak polarisasi itu masih terasa hingga kini, termasuk di dunia maya pun perang tagar kedua kubu pendukung terus berkobar.

Secara umum, sebanyak 48,4 persen publik merasa puas terhadap kinerja Kabinet Kerja dan 47,6 persen mengaku tidak puas. Jumlah responden mencapai 1.200 dengan sampling error plus minus 2,8, dan periode survei Oktober 2015.

KOMPAS Grafis hasil survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan umum terhadap kinerja kabinet dan tingkat kepuasan terhadap kinerja kabinet berdasarkan kelas ekonomi. Periode survei Oktober 2015 dengan jumlah responden 1.200 dan sampling error plus minus 2,8.
Survei Litbang Kompas ini mampu memotret realitas masyarakat berbagai macam kelas sosial secara lebih dalam. Kompas membedakannya dalam empat level, yaitu kelas bawah-bawah dengan pengeluaran rumah tangga di bawah Rp 1 juta per bulan, kelas bawah dengan pengeluaran rumah tangga Rp 1 juta-Rp 2 juta per bulan, kelas menengah dengan pengeluaran Rp 2 juta-Rp 4 juta per bulan, dan kelas atas dengan pengeluaran rumah tangga di atas Rp 4 juta per bulan.

Setiap kelas memiliki preferensi yang berbeda-beda. Secara umum bisa digambarkan bahwa kelas atas memiliki tingkat ketidakpuasan yang lebih tinggi, mencapai 66,1 persen, sedangkan kelas bawah-bawah memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi mencapai 54,8 persen. Selengkapnya soal hasil survei ini bisa dilihat di http://bit.ly/1thjokowijk.

Survei Kompas juga memotret kinerja kabinet di berbagai sektor. Tampak bahwa sektor yang paling mendapat apresiasi adalah kelautan dan perikanan. Sebanyak 36,1 persen responden mengaku kondisinya lebih baik dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, disusul sektor pelayanan kesehatan (32 persen) dan fasilitas umum atau infrastruktur (31,5 persen).

Sebaliknya, sektor yang memberikan kontribusi negatif terhadap rapor Kabinet Kerja adalah sektor bahan bakar minyak. Sebanyak 37,4 responden menyatakan kondisi sekarang lebih buruk dibanding pemerintahan sebelumnya, disusul sektor pengelolaan keuangan negara (35,1 persen) dan perdagangan (30,6 persen). Uraian survei Kompas ini bisa disimak lebih lanjut di http://bit.ly/surveikps.

Litbang Kompas kembali akan menampilkan tulisan analisis hasil survei pada edisi Selasa dengan tiga tulisan sekaligus. Ketiga tulisan itu adalah mencermati pola opini publik sepanjang satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, penilaian publik atas kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum, dan dinamika apresiasi publik atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK di bidang politik. (Amir Sodikin)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com