Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Merasa Bersalah karena Ekonomi Indonesia Belum Maju

Kompas.com - 15/10/2015, 17:08 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla merasa turut bersalah dan bertanggung jawab atas perekonomian Indonesia yang masih lemah. Menurut Kalla, ekonomi nasional belum maju karena ada kekeliruan pemerintah dalam mengambil kebijakan selama ini.

"Kenapa kita belum maju, sebagai wapres dua kali, tentu saya merasa bersalah juga, bertanggung jawab. Kenapa ekonomi lemah? Karena kita melakukan kekeliruan saat menjalani perekonomian bangsa dulu," kata Kalla saat memberikan kuliah umum yang bertemakan Bisnis, Kebijakan Publik, Enterpreneurship, dan Inovasi dalam Membangun Kemandirian Ekonomi di Kampus Universitas Trisakti Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Ia berpendapat bahwa selama ini ada kesalahan pendidikan di Indonesia. "Salah pendidikan, mungkin karena diajarkan bahwa Indonesia kaya, tongkat berdiri pun bisa jadi pohon. Sementara Jepang tidak diajarkan begitu. (Jepang mengajarkan) kalau tidak punya ilmu, habis ini," kata Kalla.

Atas dasar itu, ia menyampaikan bahwa seorang pemimpin yang baik harus dapat mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tersebut. Apabila bangsa Indonesia hanya mengandalkan kekayaan alam, maka hal ini akan mengakibatkan warga negaranya malas untuk berinovasi. Oleh karena itu, pemerintah saat ini menekankan perlunya meningkatkan nilai tambah suatu barang produksi.

"Enggak boleh lagi bahan baku, seperti nikel dan lain-lain, itu diekspor, harus ada nilai tambah," ucap Kalla.

Wapres menyebutkan sejumlah kebijakan yang dinilainya mampu memperbaiki kondisi perekonomian nasional, di antaranya mengurangi impor, memperbanyak ekspor, dan meningkatkan produktivitas. Ia pun mengingatkan pentingnya inovasi dalam meningkatkan nilai tambah.

"Peningkatan nilai tambah memerlukan teknologi, teknologi membutuhkan enterpreneurship, dan enterpreneurship membutuhkan pendidikan yang baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com