Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut JK, ASEAN Perlu Bekerja Sama Atasi Asap

Kompas.com - 12/10/2015, 14:33 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perlunya kerja sama ASEAN dalam menangani bencana yang terjadi di negara anggota ASEAN, termasuk bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Kalla mengakui, Pemerintah RI kesulitan menghadapi bencana tersebut.

"Karena begitu besarnya, kekeringan berlanjut, maka perlu kita kerja sama, dan itu ada dasarnya, ada kerja sama ASEAN dalam menangani penanggulangan bencana alam seperti itu, itu yang dipakai. Dalam kerja sama penanganan bencana itu ada pasal yang mengatakan apabila terjadi bencana maka dibutuhkan kerja sama ASEAN. Jadi semisal terjadi di negara lain, Indonesia juga bisa membantu," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Kalla kembali menyampaikan bahwa bencana asap bukan hanya masalah Indonesia melainkan juga masalah negara tetangga yang terkena dampaknya.

"Ini kan masalahnya bukan masalah Indonesia saja, jangan lupa, ke sana kan karena angin, kita tidak bisa kontrol angin kan. Jadi supaya jangan kena harus sama-sama dong," ujar Kalla.

Mengenai adanya perusahaan asal negara tetangga, seperti Malaysia yang diduga membakar lahan di Indonesia, Kalla mengaku belum tahu datanya. Menurut dia, tidak semua perusahaan pembakar lahan berasal dari negara lain.

Pada Senin (12/10/2015) sejumlah menteri dan aparat hukum mengikuti rapat koordinasi di Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara terkait bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Dalam rakor tersebut diketahui kabut asap diperkirakan masih parah hingga 10 hari ke depan.

Para menteri yang hadir dalam rapat yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Kesehatan Nila L Moeloek. Turut hadir Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Wakil Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tri Budiarto, dan Kepala Staf Umum TNI Marsekal Madya Dede Rusamsi.

Menurut Luhut, bencana kabut asap yang terjadi tahun ini adalah yang paling parah sejak tahun 1997. Ini disebabkan El Nino tahun ini menyebabkan kekeringan panjang sehingga wilayah-wilayah yang memiliki tanah gambut akan sangat rentan terbakar.

Kabut asap yang sangat tebal juga menyebabkan upaya pemadaman api terganggu. Helikopter kesulitan melakukan pengeboman air lewat udara.

Dari rapat tersebut, kata Luhut, disimpulkan dua langkah besar yang akan dilakukan, yaitu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan pemadaman, dan kedua mencabut izin lahan yang terbakar dan diambil alih oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com