Wapres Nilai Pemerintah Perlu Ampuni Penunggak Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah berencana menerapkan kebijakan tax amnesty atau pengampunan bagi penunggak pajak dengan tujuan perbaikan ekonomi. Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan kebijakan baru.

"Ini sebenarnya sama dengan pemutihan tahun 1984 dan 1964. Pemutihan saja, bukan pengampunan bersifat umum," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (9/10/2015).

Ketika itu, menurut dia, kebijakan pemutihan pajak tersebut berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan ini diharapkan bisa menarik kembali uang-uang para pengusaha yang disimpan di luar negeri.

"Mereka itu menyimpan uang di luar negeri karena kita menganut suatu devisa bebas. Hasil ekspor itu, devisa bebas. Nah sekarang mereka boleh masukan uang ke dalam negeri, bayar pajak berapa persen, 5 persen," tutur Kalla.

Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan semacam ini juga dilakukan di negara lain. Bahkan ada suatu negara yang melakukan pemutihan pajak setiap 20 tahun sekali. Meskipun demikian, Kalla mengakui bahwa kebijakan ini ada dampak negatifnya.

"Orang yang rajin bayar pajak nanti (merasa) tidak (diperlakukan) adil," ucap dia.

Adapun kebijakan tax amnesty tengah menunggu payung hukumnya siap untuk bisa diterapkan. Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan undang-undang terkait tax amnesty selesai tahun ini sehingga payung hukumnya diharapkan siap sekitar Oktober 2015. Melalui pengampunan pajak, negara menghapuskan utang pokok berikut sanksi administrasi yang terutang selama ini.

Biasanya, wajib pajak hanya diwajibkan membayar 5 persen dari utang pokok. Sebelumnya Kalla menyampaikan bahwa pengampunan pajak atau tax amnesty akan diterapkan pemerintah pada akhir tahun ini atau paling lambat awal tahun depan. Alasannya, pengampunan pajak akan digunakan untuk menutup penerimaan pajak sekitar Rp 200 triliun yang tidak tercapai pada tahun ini. (Baca: RUU Pengampunan Nasional Diusulkan DPR, untuk Siapa?)