Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Senin Pekan Depan, Jokowi Putuskan Kemungkinan Penurunan Harga Premium

Kompas.com - 02/10/2015, 13:29 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Pertamina masih mengkaji kemungkinan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak jenis Premium. Jokowi menunggu hasil kajian itu diserahkan kepadanya pada Senin pekan depan sebelum ada keputusan tentang harga BBM.

"Jadi ada kemungkinan (penurunan harga), masih dalam kalkulasi. Dilaporkan nanti pada saya, hari Senin. Kalau bisa diumumkan, kalau enggak bisa pun diumumkan," kata Jokowi seusai meluncurkan operasi pasar Bulog di gudang Bulog, Jumat (2/10/2015) siang.

Jokowi meminta Pertamina untuk melakukan efisiensi di berbagai sisi sehingga harga Premium bisa dipangkas. Namun, dia menyatakan bahwa wacana tersebut masih dikaji dan dia harus menunggu kajian itu tuntas pada Senin mendatang.

"Memang sudah disampaikan bahwa harga tidak akan naik sampai akhir Desember, tapi kan saya sampaikan apakah ada kemungkinan dilihat lagi biaya yang ada, bisa diefisiensikan. Tapi nanti baru akan dijawab hari Senin," kata dia.

Wacana penurunan harga Premium ini mengemuka ketika Jokowi membuka rapat terbatas soal pemangkasan izin di Istana Kepresidenan, Kamis (2/10/2015). Ketika itu, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan tahap III.

Harge BBM jenis Solar bersubsidi dan Premium tidak berubah sejak akhir Maret 2015. Harga jual Premium untuk wilayah Jawa, Madura, Bali ditetapkan sebesar Rp 7.400 per liter. Harga Premium di luar ketiga wilayah itu sebesar Rp 7.300 per liter. Harga itu sebenarnya masih di bawah harga kekinian, yaitu Rp 8.300 per liter Premium dan Rp 6.750 per liter Solar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Revisi UU Polri, KPK Tegaskan Tak Perlu Rekomendasi Lembaga Lain untuk Rekrut Penyidik-Penyelidik

Nasional
Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Menpan-RB Apresiasi Kantor Perwakilan RI Jadi Hub Layanan Pelindungan WNI

Nasional
Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Ramai-ramai Menyoal Putusan MA yang Buka Jalan bagi Kaesang

Nasional
Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Tapera Ditolak Pekerja-Pengusaha, Pemerintah Lanjut Terus

Nasional
Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang pada Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com