Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masinton: Tunjangan Dewan Naik, tetapi Anggaran Polri Cuma Cukup untuk Gaji 11 Bulan

Kompas.com - 17/09/2015, 14:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Masinton Pasaribu menilai, kenaikan tunjangan yang diterima anggota Dewan tak tepat. Di saat anggota DPR mendapatkan kenaikan tunjangan, di sisi lain, anggota Polri terancam hanya bisa mendapatkan gaji selama sebelas bulan jika dilihat dari pagu anggaran yang diusulkan Kementerian Keuangan pada Rancangan APBN 2016.

"Sekarang ramai kenaikan tunjangan pejabat negara. Tapi di sisi lain, anggaran gaji hanya bisa untuk membayar 11 bulan. Bahkan, personel Polri yang baru lulus terancam tidak terima gaji di bulan pertama," kata Masinton, saat rapat kerja dengan Polri di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

Dalam rapat kerja itu, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengusulkan kenaikan anggaran sebesar Rp 20,099 triliun. Ada tiga item yang menjadi alasan Polri mengajukan kenaikan anggaran. Salah satunya, terkait gaji, tunjangan dan remunerasi pegawai sebesar Rp 5,172 triliun.

Masinton menilai, Kementerian Keuangan dalam menyusun anggaran di dalam RAPBN 2016 kurang adil. Alokasi anggaran sesuai pagu yang diajukan Kementerian Keuangan untuk Polri hanya sebesar Rp 67,232 triliun. Selain itu, saat ini belum ada urgensi untuk menaikkan anggaran tunjangan dewan.

"Menurut kami, belum ada urgensinya untuk kenaikan tunjangan dan fasilitas pejabat tersebut," kata Masinton.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar usulan Kapolri untuk menambah anggaran dapat ditindaklanjuti oleh pimpinan Komisi III DPR RI. Bahkan, jika perlu anggaran untuk gaji anggota Polri tak hanya cukup sampai 12 bulan, melainkan 13 bulan.

"Saya usul agar pimpinan di Komisi III dapat perjuangkan ke pemerintah," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com