Tolak Tunjangan DPR Naik, Politisi PDI-P Salahkan Menkeu

"Ini juga Menkeu-nya harus dikritik. Enggak benar juga dia meloloskan, kita yang disalahkan," kata Masinton saat dihubungi, Kamis (17/9/2015).

Seharusnya, kata dia, Menkeu mempunyai rasa sensitifitas terhadap krisis yang saat ini tengah dialami Indonesia. Pada kondisi ekonomi sekarang ini, Masinton menilai, kenaikan tunjangan bagi anggota DPR atau pun pejabat negara lainnya tidak tepat.

"Jangan semua usulan diterima. Menkeu kan eksekutornya," kata dia.

Menurut dia, tunjangan didapat selama menjabat anggota DPR sudah cukup, meski tidak berlebihan. Dia menyarankan kepada anggota DPR lainnya untuk memanfaatkan tunjangan dan fasilitas yang sudah ada.

"Tunjangan yang ada harus dicukup-cukupkan lah. Sekarang kan pejabat itu harus memiliki rasa empati," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, DPR RI memiliki hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan kenaikan tunjangan yang sudah disetujui pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya merespons permintaan kenaikan tunjangan dan ketentuannya disesuaikan dengan kebutuhan serta ketersediaan anggaran.

"Jadi soal dipakai atau tidak itu adalah urusan DPR. Kalau mereka merasa sebaiknya tidak usah naik, ya silakan," ucap Bambang.

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti dikutip harian Kompas:

1. Tunjangan kehormatan 
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, hanya disetujui Rp 6.690.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, hanya disetujui Rp 6.460.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, hanya disetujui Rp 5.580.000.

2. Tunjangan komunikasi intensif 
a) Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, hanya disetujui Rp 16.468.000. 
b) Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, hanya disetujui Rp 16.009.000. 
c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 
a) Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, hanya disetujui Rp 5.250.000. 
b) Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, hanya disetujui Rp 4.500.000.  c) Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, hanya disetujui Rp 3.750.000.

4. Bantuan langganan listrik dan telepon 
DPR mengusulkan Rp 11.000.000, hanya disetujui Rp 7.700.000.