Pimpinan DPR Bantah Terima "Fee" dari Donald Trump

Kompas.com - 14/09/2015, 13:31 WIB
Setya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lain berdiri di belakang Trump, sesekali turut bertepuk tangan. Getty via BBC IndonesiaSetya Novanto, Fadli Zon, dan sejumlah anggota DPR RI lain berdiri di belakang Trump, sesekali turut bertepuk tangan.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa tidak ada pemberian fee atau uang dari pengusaha sekaligus bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menyatakan, pertemuan delegasi DPR dan Trump beberapa waktu lalu tidak bertujuan untuk keuntungan pribadi anggota Dewan.

"Tidak ada fee, tidak ada amplop," kata Fadli dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2015).

Menurut Fadli, tujuan pertemuan tersebut murni untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Sebab, Trump sudah mempunyai sejumlah investasi di Bali dan Bogor, bekerja sama dengan perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo, MNC Group.

"Kita dukung investor yang mau datang ke Indonesia, menghargai iklim investasi di Indonesia," ucapnya.

Fadli mengakui bahwa rombongan yang hadir diberi bingkisan oleh Trump. Bingkisan tersebut berisi sebuah topi dengan tulisan "TRUMP". "Itu hanya sekadar suvenir," ucapnya.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI telah melakukan rapat internal untuk menyikapi kehadiran Ketua DPR Setya Novanto, Fadli, serta anggota DPR lain dalam jumpa pers yang digelar Trump, Kamis (3/9/2015). Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, MKD memutuskan bakal memproses Novanto dan Fadli meskipun tanpa aduan. (Baca: Polemik Donald Trump, MKD Panggil Sekjen DPR dan Ketua BKSAP Siang Ini)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Kemenlu: Hampir 79.000 WNI Telah Kembali dari Malaysia

Nasional
Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X