Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut El Nino Perparah Kebakaran Hutan di Indonesia

Kompas.com - 10/09/2015, 17:47 WIB
Dylan Aprialdo Rachman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Junjung Tambunan, menyebutkan, fenomena El Nino yang menyerang wilayah Indonesia sampai November 2015 merupakan salah satu faktor yang semakin memperparah kebakaran hutan saat ini.

Menurut dia, fenomena El Nino tersebut semakin menimbulkan berbagai macam dampak yang signifikan dalam kebakaran hutan tahun ini.

"Dampak dari El Nino yang terjadi di Indonesia membuat resapan air itu terangkat semua. Jadi, yang tadinya hanya berdampak pada ketersediaan air bersih kini juga berdampak pada kebakaran lahan. Titik persebarannya semakin meluas dan tinggi. Ini berpengaruh juga ke panen dan pertanian karena waduk untuk pengairan menjadi kering," ujar Junjung saat konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Junjung menyebutkan, ada enam provinsi yang berpotensi mengalami kebakaran hutan akibat El Nino. Adapun enam provinsi itu adalah Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. "Ini semua kami konsentrasikan untuk bergerak secara terkoordinasi, dan kami optimalkan (dukungan bantuan)," kata dia.

Junjung mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai macam lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Pekerjaan Umum, dalam menangani dampak kebakaran hutan tersebut.

Selain itu, BNPB juga telah menjalin kerja sama dengan TNI, Polri, dan para relawan dalam melakukan penindakan langsung dalam pemadaman titik-titik api. BNPB juga melakukan penanggulangan bencana terhadap masyarakat setempat yang terkena dampak dari kebakaran hutan.

"Kami sedang melakukan penanganan; selain menangani kebakaran, juga menanggulangi para penduduk sekitar yang terkena ISPA (infeksi saluran pernapasan atas), serta penanganan lain agar aktivitas masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial, tidak terganggu lagi," kata dia.

Selain itu, kata Junjung, BNPB juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga hukum terkait dengan penyelidikan pembakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

"Yang paling banyak kami temui itu perorangan. Berdasarkan pengembangan penyelidikan yang kami lakukan, ternyata perorangan itu merujuk ke kelompok tertentu yang tersebar. Ada juga indikasi korporat. Nah, ini tergantung pengembangan di lapangan ke depannya," ucapnya.

BNPB saat ini sudah menempatkan pesawat water bombing dan modifikasi cuaca di beberapa titik, seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat. BNPB juga melakukan koordinasi terkait penambahan pesawat water bombing, modifikasi cuaca, dan personel TNI ke sejumlah titik, setelah TNI mengerahkan 1.050 personel ke Sumatera Selatan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan di daerah tersebut. (Baca: Sebanyak 1.050 Personel TNI Dikirim ke Sumsel Bantu Pemadaman Kebakaran Hutan)

"Semua sudah di lapangan, baik itu peralatan, kelengkapan, perencanaan, maupun personel. Bahkan, kekuatan kami geser dari Jakarta untuk dibawa, termasuk peralatan-peralatan yang berorientasi udara, seperti pesawat water bombing dan modifikasi cuaca," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com