Kepada Hakim, OC Kaligis Minta Diizinkan Dijenguk Keluarganya Setiap Sabtu

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Otto Cornelis Kaligis meminta agar diperbolehkan dijenguk keluarga dan kerabatnya setiap hari Sabtu. Kaligis meminta tambahan waktu kunjungan karena merasa kurang terkait waktu berkunjung yang diberikan KPK.

"Dimohon hari Sabtu dua jam saja. Jam 10.00 - 12.00 WIB saja," ujar Kaligis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Hakim ketua Sumpeno menyebutkan, Kaligis mendaftarkan kerabat yang dapat mengunjunginya sebanyak 94 orang, keluarga sebanyak 63 orang, dan pengacara sebanyak 100 orang. Kaligis mengatakan, berdasarkan KUHP, kunjungan juga bisa dilakukan pada hari Sabtu. (baca: Rekeningnya Diblokir, OC Kaligis Pecat 70 Persen Karyawannya)

"Selama ini Senin sampai Kamis. menurut KUHP, hari Sabtu bisa," kata Kaligis.

Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh jaksa penuntut umum. Jaksa Yudi Kristiana mengatakan, berdasarkan KUHP, kunjungan hanya bisa dilakukan pada hari kerja. (baca: OC Kaligis: Reputasi dan Nama Baik Saya Hancur dan Punah)

"Sabtu bukan hari kerja. Selain hari kerja tidak bisa. Kalau kunjungan berbarengan dengan sidang, bisa diganti hari lain (di hari kerja)," kata jaksa Yudi.

Kaligis didakwa menyuap majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, Sumatera Utara, sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura. (Baca: "Ini THR dari Pak OC Kaligis")

Suap tersebut untuk memengaruhi putusan gugatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pengujian kewenangan Kejati Sumatera Utara terkait penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos), bantuan daerah bawahan (BDB), bantuan operasional sekolah (BOS), tunggakan dana bagi hasil (DBH), dan penyertaan modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumut.

Pemberian suap dilakukan sekitar April hingga Juli 2015 saat Pemprov Sumut mengajukan gugatan ke PTUN Medan. Adapun rincian pemberian suap itu diberikan kepada Ketua PTUN Medan sebesar 5.000 dollar Singapura dan 15.000 dollar AS kepada hakim PTUN Medan Dermawan Ginting dan Amir Fauzi masing-masing 5.000 dollar AS, dan panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan sebesar 2.000 dollar AS.

Dalam dakwaan, kasus bermula dari munculnya surat penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut terkait dugaan korupsi dana bansos. Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho menunjuk sejumlah pengacara di kantor OC Kaligis and Associates sebagai kuasa hukum dan menyuruh Kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut Ahmad Fuad Lubis untuk mendaftarkan gugatan.