Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi: Pemerintah Perlu Bicarakan Masalah Pengaturan Wilayah Udara dengan Singapura

Kompas.com - 10/09/2015, 11:49 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta pemerintah menanggapi serius masalah pengaturan wilayah udara antara Indonesia dan Singapura. Menurut Tantowi, masalah tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan wibawa Indonesia di mata asing.

"Wibawa kita akan semakin melorot di mata negara sahabat, kedaulatan kita juga akan terancam, maka kita perlu tegas," ujar Tantowi, saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Tantowi mengatakan, kewenangan pengaturan wilayah udara (Flight Information Region) Singapura di beberapa wilayah udara Indonesia seperti di sekitar Natuna dan perbatasan Kalimantan Utara dengan Serawak, Malaysia, merupakan masalah yang perlu dibicarakan antara kedua pihak. Namun, yang menjadi masalah, Indonesia sendiri juga menguasai beberapa wilayah udara yang menjangkau hingga negara lain.

Meski demikian, sebut Tantowi, apa pun yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran wilayah, Pemerintah Indonesia perlu melayangkan nota protes kepada negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, permasalahan itu tidak lagi berbicara soal kepentingan bisnis, tetapi lebih pada kedaulatan negara.

"Kalau kata Panglima TNI kita akan mengusir, itu sikap tegas. Kta tidak akan kompromi," kata Tantowi.

Singapura diketahui kerap melakukan latihan militer di wilayah Indonesia karena tidak memiliki wilayah udara yang cukup luas. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo pun memastikan akan mengusir pasukan Singapura karena belum menyampaikan izin ke Pemerintah Indonesia. Namun, upaya pengawasan teritori di Indonesia menghadapi kesulitan. Hal ini disebabkan Singapura menguasai sistem Flight Information Region (FIR) atau sistem pelayanan udara untuk wilayah udara Indonesia di sekitar Natuna dan perbatasan Kalimantan Utara dengan Serawak, Malaysia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com