Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Nilai Budi Waseso Layak Pimpin BNN

Kompas.com - 04/09/2015, 13:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Komisaris Jenderal Budi Waseso layak memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Kalla berharap Budi bisa lebih banyak menangkap pelaku kejahatan narkotika.

"Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi kan bagus di kelas sana," kata Kalla di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Menurut Kalla, Budi Waseso dipindahkan ke BNN dari jabatannya semula sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri bukan karena kinerjanya yang buruk. Kalla menganggap, pergeseran jabatan di internal kepolisian merupakan suatu hal yang wajar. Ia pun menepis anggapan adanya unsur politik di balik penggeseran jabatan Budi.

"Kemarin saya katakan, mutasi itu call of duty, itu biasa, di polisi, di PU (Pekerjaan Umum) juga biasa, di mana pun biasa. Menteri saja ditukar-tukar, apalagi polisi," tutur Kalla.

Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Budi Waseso sebagai Kabareskrim dan mengangkatnya menjadi Kepala BNN. Posisi Budi Waseso diganti oleh Komjen Anang Iskandar yang sebelumnya memimpin BNN.

Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Budi Waseso juga telah memiliki pengalaman yang cukup dalam upaya pemberantasan narkoba, apalagi narkoba saat ini menjadi prioritas pemerintah.

Sementara itu, terkait alasan penunjukan Anang, Kapolri tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengungkapkan bahwa Wanjakti Polri menyerahkan dua nama kepada Presiden Jokowi. Jokowi kemudian memilih Anang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com