Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kasus Pelindo, Kalla Sebut Kesalahan Korporasi Belum Tentu Kriminal

Kompas.com - 31/08/2015, 18:32 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa penegak hukum harus bisa membedakan tindakan kriminal dengan kesalahan administrasi terkait korporasi. Menurut Kalla, kesalahan pemimpin korporasi dalam menetapkan suatu kebijakan belum tentu tergolong tindak pidana.

"Pemerintah minta sesuai aturan. Kalau kebijakan, lewat undang-undang adminstrasi pemerintahan, kalau perdata lewat KUHP perdata, kalau ini ada merampok atau mencuri, ya otomatis ini kriminal. Ya Lino harus dilihat seperti itu, masalahnya apa, kalau hanya masalah kebijakan koorporasi ya harus korporasi dong. Kesalahan korporasi belum tentu kriminal," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (31/8/2015).

Kalla menanggapi pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil crane yang berkaitan dengan PT Pelabuhan Indonesia II. Terkait kasus ini, Kepolisian telah menggeledah ruangan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino.

Kalla tidak memungkiri jika pengusutan oleh Kepolisian ini menimbulkan kekhawatiran di lingkungan pejabat maupun karyawan BUMN. Atas dasar itu, menurut dia, harus dipahami betul duduk permasalahan kasus ini.

"Kalau memang ada katakanlah pelanggaran menurut undang-undang, ya diperiksa. Tetapi kalau kebijakan koorporasi, ya koorporasi itu. Kalau melanggar atau merugikan negara, dan juga terbukti, ya itu bisa ditindaklanjuti," ujar dia.

Bareskrim melakukan penggeledahan di kantor Pelindo II pada Jumat pekan lalu. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane. Diduga, proses tendernya menyalahi prosedur karena menelan biaya hingga Rp 45 miliar.

Saat itu, Lino kaget ketika keluar dari sebuah ruangan, lantaran melihat puluhan polisi di lantai VII, dekat ruangannya. Ia lantas membuka pembicaraan via telepon yang saat itu disebutkan sebagai Sofyan Djalil.

Kepada Sofyan, Lino mengancam akan mengundurkan diri karena tim Bareskrim Mabes Polri menggeledah kantornya. Ia meminta Sofyan memberitahukan kepada Presiden soal ancaman mundurnya tersebut. (Baca: RJ Lino: Kasih Tahu Presiden, kalau Caranya Begini Saya Berhenti Saja Besok)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com