Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Politik yang Setengah Hati

Kompas.com - 28/08/2015, 15:00 WIB

Oleh: Antony Lee

JAKARTA, KOMPAS - Ketika tahun lalu muncul wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD, masyarakat dan aktivis demokrasi menolak rencana itu. Pasalnya, pilkada langsung selama ini dianggap sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat. Sayangnya, pada pilkada langsung serentak tahun ini, kedaulatan rakyat itu seolah dibajak partai politik yang setengah hati mengajukan pasangan calon.

Kacung Marijan dalam Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung mengatakan, pemilihan eksekutif secara langsung muncul dengan semangat meminimalkan "pembajakan" kehendak rakyat oleh wakil-wakilnya di lembaga perwakilan. Pemilihan langsung membuat masyarakat punya kebebasan--kendati terbatas pada memilih calon yang muncul dari partai maupun perseorangan--untuk menentukan siapa yang akan menerima mandat mereka untuk jadi pemimpin.

Dengan kata lain, pemilihan langsung bisa mengurangi potensi distorsi antara calon yang benar-benar diinginkan masyarakat dan calon yang terpilih dalam pemilihan tak langsung. Sebab, dengan sistem perwakilan, bisa saja wakil rakyat memilih pemimpin yang jauh dari cerminan keinginan warga yang mereka wakili. Masih menurut Kacung Marijan, pemilihan langsung bisa berdampak positif terhadap pola pertanggungjawaban antara pemimpin dan pemilihnya. Bakal ada upaya pemimpin untuk memberikan program kerja yang baik untuk rakyatnya. Sebab, mereka khawatir bisa tak dipilih kembali pada periode kedua jika kinerjanya buruk.

Argumentasi ini berbanding lurus dengan ekspektasi publik. Jajak pendapat Litbang Kompas di 12 kota besar di Indonesia yang melibatkan 763 peserta menunjukkan, 91 persen responden menilai pilkada langsung lebih demokratis ketimbang pemilihan lewat DPRD. Sebanyak 84,1 persen menilai pilkada langsung menjaga kedaulatan rakyat dan 75,8 persen menilai pilkada langsung bisa menghasilkan kepala daerah berkualitas (Kompas, 15/9/2014).

Erric Fadhli, auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dalam tesisnya "The Recipe for High Health Spending; A Qualitative Comparative Analysis of Indonesian Districts (2015)", meneliti "peta" menuju belanja kesehatan daerah yang tinggi dengan memasukkan komponen pilkada langsung sebagai satu dari empat variabel independen yang berkontribusi pada pertumbuhan belanja publik bidang kesehatan.

Dengan data kuantitatif dari 295 kabupaten dan kota di Indonesia, ia mencoba membuktikan apakah benar pilkada langsung itu juga punya andil dalam belanja kesehatan yang tinggi. Beberapa literatur menunjukkan korelasi positif antara pilkada langsung dan belanja publik yang tinggi. Sayang, hasil penelitiannya menunjukkan dominasi peranan transfer langsung daerah dan tekanan sosial ketimbang pilkada langsung terhadap belanja kesehatan.

Kekurangan calon

Gambaran positif pilkada langsung ini tampaknya belum seutuhnya tecermin dari tahapan pencalonan pasangan calon. Sejak pendaftaran dibuka pada 28 Juli lalu, masyarakat seolah disuguhi "opera" politik. Muncul daerah-daerah yang tak punya minimal dua pasangan calon agar pilkada bisa terlaksana. Belum lagi membahas soal memilih calon yang terbaik, masyarakat sejak awal harus berhadapan dengan fakta pasangan calon yang hendak dipilih tak ada.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com