Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Korea Selatan Tambah Kuota TKI

Kompas.com - 27/08/2015, 21:51 WIB
SEOUL, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan Hwang Kyo-ahn di Kantor Perdana Menteri di Seoul guna mendalami potensi hubungan ekonomi bilateral, salah satunya di sektor tenaga kerja.

JK mengatakan harapannya kepada PM Hwang pada Kamis sore agar pemerintah Korsel dapat menambah kuota pekerja Indonesia untuk bekerja di "Negeri Ginseng" yang hingga saat ini berjumlah puluhan ribu orang.

"Termasuk perawat-perawat perlu segera mempertimbangkan dengan membicarakan dengan masing-masing kementeriannya," tambah JK.

JK mengatakan secara umum para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sejumlah negara seperti Korsel, Jepang, Hongkong dan Tiongkok memiliki kondisi kesejahteraan yang baik.

"Khususnya di Korea Selatan ini, upah minimum itu tidak dibedakan antara pekerja dalam negeri dan luar negeri. Jadi sama minimum 1.000 dolar ya dan itu dijamin secara hukum dan dijamin juga penginapan dan makannya," ujar Wapres.

Wapres mengapresiasi pekerja di luar negeri karena selain dapat belajar bekerja menjadi operator mesin berat yang dapat digunakan di Indonesia, mereka juga dapat menguasai bahasa Korea sehingga menjadi nilai tambah.

Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan John A Prasetio mengatakan total TKI yang bekerja di negara itu berjumlah sekitar 37.700 orang.

Dubes menjelaskan di luar jumlah itu, total WNI yang berstatus sebagai pelajar di Korsel sekitar 1.300 orang dan WNI yang menikah dengan warga negara Korsel ada sebanyak 1.000 orang.

Dubes menambahkan para TKI yang bekerja di pabrik selain mendapat upah minimum 1.000 dolar, juga mendapatkan tempat tinggal serta makan gratis.

"Mereka bisa 'saving' lumayan. Nah 'saving' itu menurut Pak Nusron (Kepala BNP3TKI), setiap tahun yang dikirim ke Indonesia sekitar 670 juta dolar 'remitance'-nya," ujar John.

JK melakukan kunjungan ke Seoul, Korsel selama lima hari sejak 26 Agustus 2015 untuk menjadi pembicara utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian yang diselenggarakan oleh Federasi Perdamaian Universal.

Wapres juga direncanakan melakukan pertemuan dengan para pelajar, TKI, serta WNI di Korsel di Kedutaan Besar RI di Seoul pada Sabtu (29/8/2015).

Selain itu, Wapres juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pelaku bisnis dan investor "Negeri Ginseng" membahas potensi investasi di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com