F-PPP Nilai Pembangunan 7 Proyek DPR Tak Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR Hasrul Azwar menilai, rencana pembangunan tujuh proyek di kompleks parlemen belum begitu mendesak. Sebab, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang menurun.

"Apakah alun-alun mendesak? Saya kira belum. Apakah museum mendesak? Saya kira juga belum," kata saat dihubungi, Rabu (26/8/2015).

Hasrul melihat, satu-satunya hal mendesak dari tujuh proyek ini adalah pembangunan ruang kerja untuk anggota DPR. Menurut Hasrul, dari periode ke periode, staf dan tenaga ahli untuk anggota Dewan terus bertambah. (baca: Ketua Banggar Khawatir Gedung DPR Runtuh)

Saat ini, seorang anggota Dewan mempunyai lima tenaga ahli dan dua staf. Namun, ruangan kerja anggota tidak pernah diperbesar sehingga kelebihan kapasitas.

"Ruangan bagi anggota DPR yang sekarang sudah tidak memadai," ucapnya.

Oleh karena itu, di tengah situasi ekonomi Indonesia yang terpuruk, Hasrul mengusulkan agar DPR cukup membangun ruang kerja untuk anggota Dewan. Penambahan ruangan itu pun, kata dia, tak harus membuat gedung baru, tapi bisa merenovasi gedung yang sudah ada. Sisanya baru dibangun bertahap menyesuaikan kondisi keuangan negara.

"Kita pahami ekonomi serba sulit, harus ada prioritas," kata Hasrul.

Selain membangun gedung untuk ruang kerja anggota, DPR juga merencanakan enam proyek lainnya, yakni alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Anggaran untuk proyek tersebut mencapai Rp 2,7 triliun, yang akan dibiayai secara multiyears atau tahun jamak. (baca: Ketua Banggar: 7 Proyek DPR Butuh Anggaran Rp 2,7 Triliun)

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya menanggapi santai rencana proyek tersebut. Ia tak menyampaikan menolak atau menyetujui rencana pembangunan ketujuh proyek yang digagas Tim Implementasi Reformasi itu.

"Gedung DPR kegedean masuk buku APBN," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Selasa (25/8/2015). (baca: Apa Kata Menteri Keuangan soal Rencana Pembangunan 7 Proyek DPR?)