Surya Paloh Pahami Kritik Jokowi untuk Media Massa

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh setuju dengan pidato Presiden Joko Widodo, yang meminta media massa tidak terlalu berpatok kepada rating. Tokoh pers yang kemarin dianugerahi Bintang Mahaputra Utama itu mengatakan bahwa kritik Jokowi tersebut sesuai dengan fakta.

"Kepada komunitas media, semua kawan-kawan dari media, kita justru butuh ini. Harusnya melihat ini sebagai feedback yang bagus," kata Paloh di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Bos Media Group itu mengatakan, pidato Jokowi mengenai media massa harus ditanggapi secara positif. Ia berharap penilaian Jokowi terhadap media massa itu dihormati sebagai respons obyektif terhadap peran media massa di Indonesia. (Baca Jokowi Ingatkan Media agar Tidak Hanya Mengejar "Rating")

"Saya pikir tidak salah dan menurut saya benar. Kita ada disorientasi juga, kalau mau instropeksi diri," ujarnya.

Menurut Paloh, saat ini sebagian media massa hanya berkiblat kepada rating. Ia merasa akan terjadi masalah luar biasa jika media massa hanya sibuk mengejar rating tanpa menimbang dampak setelahnya.

"Saya tidak katakan satu-dua media, hampir rata-media media. Jadi Presiden mengatakan kritiknya, menurut saya sih cocok," kata Paloh.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar media massa membantu pemerintah dalam meneguhkan nilai-nilai kebudayaan yang mengedepankan kerja produktif. Bukan sebaliknya, kebebasan yang dimiliki media justru digunakan untuk menyuarakan kepentingan pihak-pihak tertentu.

"Saat ini ada kecenderungan semua orang merasa bebas sebebas-bebasnya dalam berperilaku dan menyuarakan kepentingan. Keadaan ini menjadi semakin kurang produktif ketika media juga hanya mengejar rating dibandingkan memandu publik untuk meneguhkan nilai-nilai keutamaan dan budaya kerja produktif," kata Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Jokowi mengatakan, masyarakat mudah terjebak pada histeria publik dalam merespons suatu persoalan yang terjadi, terutama jika persoalan itu menyangkut isu-isu yang memiliki dimensi sensasional. Kondisi itu diperparah dengan menipisnya budaya saling menghargai serta mengeringnya kultur tenggang rasa di masyarakat. Jika hal ini terus dibiarkan, kata Jokowi, dapat menghambat program aksi pembangunan, budaya kerja, dan tumbuhnya karakter bangsa.