Kompas.com - 07/08/2015, 23:08 WIB
Anggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo. KOMPAS.com/Abba GabrillinAnggota Fraksi PDI-P Arif Wibowo.
Penulis Icha Rastika
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com
- Perpanjangan pendaftaran pemilihan kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dinilai rawan digugat. Keputusan KPU yang berawal dari rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tersebut dinilai tidak ada dasar hukumnya.

"Penundaan itu tidak ada dasar hukumnya sebab pilkada serentak yang diatur per tahun itu menjadi norma dalam undang-undang, jadi bukan tahun yang pengaturannya diserahkan kepada KPU," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo dalam sebuah diskusi yang digelar Bawaslu di Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Ia khawatir aturan main KPU ini akan digugat pasangan calon yang kalah suatu hari nanti. Menurut Arif, perpanjangan pendaftaran tersebut tidak tepat dalam mengatasi persoalan calon tunggal. Perpanjangan ini dinilainya hanya mengubah waktu pelaksanaan tahapan lainnya.

"Dan ada inkonsistensi, setiap mengubah tahapan harus mengubah aturannya, PKPU (peraturan KPU). Tidak bisa mengakomodir Bawaslu tanpa ubah PKPU, maka cacat hukum," tutur dia.

Sebagai gantinya, politisi PDI-P ini mengusulkan pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mengatasi persoalan calon tunggal. Opsi lainnya yang dinilai sesuai adalah melakukan perubahan terhadap undang-undang pilkada. Menurut Arif, dua opsi ini lebih kuat legitimasinya.

"Karena mendesak, mengingat jadwal dan program diatur secara teknis oleh KPU dan setiap tahap memiliki rangkaian teknis. Mau tidak mau harus dilakukan upaya yang lebih praktis mengatasi itu, adalah pemerintah menerbitkan perppu," tutur dia.

Hanya obat sementara

Perpanjangan pendaftaran ini disebutnya hanya sebagai obat sementara yang belum tentu menggerakkan partai atau perseorangan untuk mengikuti pilkada. Arif juga mensinyalir adanya skenario politik di tingkat lokal yang menginginkan agar pilkada ditunda.

Upaya ini diduga dilakukan pihak-pihak yang merasa kalah dengan calon kuat yang telah mendaftarkan diri. Jika pilkada di daerah itu ditunda hingga 2017, pihak yang merasa lemah itu akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri.

"Pasanganang tidak berani menantang berharap jika adanya penundaan maka mereka cikup waktu mperkuat dirinya sampai pada saatnya mampu berlaga dengan peluang bisa mengalakan yang kuat tersebut," ucap Arif.

Hingga akhir masa tambahan pendaftaran calon kepala daerah pada 3 Agustus 2015, ada tujuh kabupaten/kota yang memiliki calon tunggal. Tujuh daerah tersebut adalah Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat; Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pacitan di Jawa Timur; Kota Mataram di Nusa Tenggara Barat (NTB); Kota Samarinda di Kalimantan Timur; serta Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Daerah-daerah tersebut terancam batal menggelar pilkada pada 9 Desember 2015 karena peraturan KPU mensyaratkan bahwa pilkada harus diikuti sekurangnya dua pasang calon. Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan untuk kembali memperpanjang masa pendaftaran pilkada pada 9-11 Agustus mendatang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Prabowo Ingin Kerja Sama Pertahanan-Keamanan dengan Negara ASEAN Diperkuat

Nasional
Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Prabowo Pastikan Program Komponen Cadangan Akan Dilanjutkan Tahun Ini

Nasional
Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Pemerintah Pertimbangkan Relokasi Warga di Daerah Rawan Gempa di Pandeglang

Nasional
Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Ditangkapnya 2 Kepala Daerah asal Golkar dalam 2 Pekan, Pembelaan KPK dan Respons Partai Beringin

Nasional
Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Desak Rehabilitasi, Sejumlah Anggota Komisi III Soroti Vonis Bui Nia Ramadhani-Ardi Bakrie

Nasional
Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Banyak Tokoh Ingin Tingkatkan Elektabilitas untuk Pilpres, Jokowi: Jangan Gunakan Fasilitas Negara

Nasional
Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket 'War on Drug'

Dukung BNN Perangi Narkoba, Sejumlah Anggota Komisi III Kenakan Jaket "War on Drug"

Nasional
Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir

Nasional
Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Hadapi Pandemi Covid-19, Kemenkes Siapkan 6 Pilar Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Di Hadapan Panglima-Kapolri, Prabowo Singgung Potensi Ancaman Militer Asing

Nasional
Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Sekjen Kemensos dan Komnas Perempuan Diusir, Pengamat: DPR Ingin Dihormati Lahir Batin

Nasional
Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Politisi PKS: Ada KPK Koruptor Makin Banyak, Ada BNN Peredaran Narkoba Makin Besar

Nasional
KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

KSP Sebut Aturan Turunan UU IKN Segera Diselesaikan

Nasional
Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun pada 2021

Realisasi Anggaran Kemensos Capai Rp 105,30 Triliun pada 2021

Nasional
Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

Teka-teki Pelat Mobil Mirip Polisi yang Diduga Milik Arteria Dahlan dan Anggota DPR Lainnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.