PM Inggris Tak Tanggapi Usulan Jokowi untuk Tekan Tarif Impor Produk Indonesia

Kompas.com - 27/07/2015, 21:08 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut kedatangan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana Merdeka, Senin (27/7/2015) petang. Kunjungan kali ini difokuskan Cameron untuk meningkatkan kerja sama Inggris dengan negara-negara Asia Tenggara. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZESPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut kedatangan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana Merdeka, Senin (27/7/2015) petang. Kunjungan kali ini difokuskan Cameron untuk meningkatkan kerja sama Inggris dengan negara-negara Asia Tenggara.
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk menekan tarif masuk bagi produk-produk asal Indonesia. Namun, permintaan Jokowi ini tidak langsung disambut Cameron.

Sebaliknya, Cameron mengajak Jokowi untuk membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

"Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Inggris dan saya mengharapkan Inggris dapat memberlakukan tarif masuk yang lebih rendah bagi produk Indonesia, seperti kayu, pakaian, kopi, dan produk perikanan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (27/7/2015).

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Pertemuan Presiden Joko Widodo (kanan) dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron di Istana Merdeka, Senin (27/7/2015) petang. Kunjungan kali ini difokuskan Cameron untuk meningkatkan kerja sama Inggris dengan negara-negara Asia Tenggara.

Jokowi menjelaskan, Indonesia baru akan mulai menyusun perjanjian komprehensif kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa tahun ini. Menurut Cameron, cara terbaik bagi Pemerintah Indonesia untuk menekan bea masuk impor bagi produk-produknya adalah dengan membuat perjanjian kawasan perdagangan bebas.

Sebagai salah satu negara anggota Uni Eropa, Inggris harus mengikuti aturan main yang ditetapkan persatuan 28 negara tersebut. Menurut Cameron, tak ada yang salah dari memberlakukan kawasan perdagangan bebas.

"Karena dalam waktu yang bersamaan, kami juga akan membuat block agreement dengan ASEAN. Saya rasa ada kesempatan besar yang bisa diambil dari kawasan perdagangan bebas itu," ucap dia.

Meski demikian, pria yang terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada Mei lalu ini menganggap Indonesia tidak perlu menunggu lama dalam menjalin kerja sama ekonomi bersama Inggris. Alih-alih membuat kesepakatan soal tarif impor, Cameron mengaku lebih baik Indonesia dan Inggris bekerja sama di sektor jasa internet dan infrastruktur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.