Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: 70 Tahun Merdeka Masa Masih Ribut soal Agama

Kompas.com - 23/07/2015, 16:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta masyarakat tidak mudah terpancing dengan insiden yang terjadi di Tolikara, Papua. Kondisi Indonesia yang sudah merdeka selama 70 tahun, kata dia, tidak relevan lagi jika masih meributkan masalah suku, agama, ras dan antargolongan.

"Kita 70 tahun merdeka masa masih ribut soal agama, suku, harusnya ini sudah selesai. Tantangan sekarang ini kan kemiskinan, pengangguran, penyerapan anggaran, penegakan hukum. Masa mundur lagi soal suku, agama," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2015).

Seluruh masyarakat, khususnya umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, tambah dia, harus menahan diri menyikapi insiden di Tolikara. Masyarakat harus menyerahkan sepenuhnya masalah ini kepada aparat penegak hukum. (baca: Sikapi Peristiwa Tolikara, Presiden Jokowi Bertemu Tokoh Lintas Agama)

"Kan jelas di dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Saling menghormati," ucap Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Untuk mengantisipasi insiden seperti yang terjadi di Tolikara terulang, dia meminta TNI dan Polri dapat bertindak tegas terhadap gerakan radikal yang berasal dari agama manapun. Terlebih lagi, kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing juga sudah diatur dalam konstitusi.

"Kalau ada kaum radikal yang kayak gitu, sikat. Tegakan hukum jangan lama-lama," ucapnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso sebelumnya mengatakan, insiden berbau SARA di Tolikara tinggal penegakan hukum. Perdamaian antara pihak yang berkonflik telah terjadi. (baca: Kabareskrim: Sudah Ada Perdamaian di Tolikara, Tinggal Penegakan Hukum)

"Sudah ada perdamaian di Tolikara. Cerita yang saya dengar terakhir dari sana bagus sekali. Tinggal penegakan hukum saja," ujar Budi.

Oleh karena itu, Budi meminta semua pihak tidak mengeluarkan pernyataan negatif soal insiden itu. (baca: Komite Umat untuk Tolikara: Tak Ada Sejarahnya Orang Papua Perang karena Agama)

"Jangan sampai nanti malah timbul persoalan yang bukan sebenarnya, melebar dan meluas," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com