Pimpinan DPR Bantah Ada Skenario Penundaan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai, terlalu dini jika ada pihak-pihak yang menganggap laporan hasil pemeriksaan atas kesiapan pilkada serentak yang akan diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan ke pimpinan DPR sebagai upaya menghambat Pilkada.

"Itu masih jauh lah. Kita sepakati ini jangan sampai mengganggu proses tahapan pelaksanaan pilkada," kata Taufik di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Sebaliknya, melalui laporan tersebut, DPR ingin mendorong KPU agar bekerja lebih hati-hati dalam menyiapkan penyelenggaraan pilkada. Ia tak ingin ada kendala yang dihadapi KPU saat menyelenggarakan pilkada serentak.

"Di satu sisi, sebagai evaluasi proses pembahasan di pelaksanaan pilkada. Di sisi lain, ini adalah untuk rambu-rambu agar pilkada ini sebagai starting point bersama antara pemerintah dan DPR dalam menyukseskan pilkada serentak," ujarnya.

BPK berencana menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR, Senin (13/7/2015) siang. Pertemuan itu dilakukan untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK atas kesiapan dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. (baca: Siang Ini, BPK Sampaikan LHP Kesiapan Pilkada ke Pimpinan DPR)

Sekretaris Fraksi Nasdem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie menduga ada skenario agar terkesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tidak siap, melalui proses di DPR. Ia khawatir nantinya pelaksanaan Pilkada ditunda. (baca: Fraksi Nasdem Duga Ada Skenario Penundaan Pilkada)

"Saya duga ada skenario agar pilkada serentak tidak siap," kata Syarief saat dihubungi di Jakarta, Senin (13/7/2015), seperti dikutip Antara.

Syarief mengatakan, rapat tersebut tidak mendesak karena hasil audit BPK terhadap KPU memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan. Menurut dia, hasil rapat Komisi II dengan KPU sudah sepakat bahwa terkait audit BPK itu dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.