Menkumham: Jika Tak Mau Islah, Partai Akan "Gone With The Wind"

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menegaskan partai politik yang menolak islah terbatas yang ditawarkan pemerintah tak akan bisa mengikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun ini. Maka dari itu, dia berharap ada itikad baik di antara partai politik untuk berislah.

"Gone with the wind. He-he-he," jawab Yasonna saat ditanya soal nasib partai yang tidak mau islah.

Menurut dia, hanya ada dua opsi yang bisa dilakukan partai politik yang berkonflik yakni menunggu hingga keputusan berkekuatan hukum tetap atau islah. Dia menjelaskan, menunggu keputusan hukum berkekuatan tetap memakan waktu sangat lama. Sehingga, yang paling memungkinkan adalah dengan islah. Namun, jika islah juga tidak tercapat, maka Yasonna menyatakan partai tidak bisa mengajukan calonnya.

"Jadi itikad baik pemerintah saya harap direspon secara positif oleh masing-masing kelompok. Kenapa parpol lain kita undang? Supaya ada kesepakatan bersama jangan ada protes dari partai lain," ucap dia.

Saat ini dua partai politik masih terkendala dualisme kepengurusan yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar. Kedua partai itu terancam tidak bisa mengajukan calon kepala daerah apabila tidak melakukan islah. Lantaran belum adanya titik temu di antara dua partai itu, pemerintah memutuskan mengambil jalan diskresi.

Pemerintah akan melakukam komunikasi tripartit dengan kedua kubu di partai-partai yang berkonflik. Pemerintah menawarkan islah terbatas yang hanya diperuntukkan untuk pengajuan pasangan calon kepala daerah dan tidak terkait dengan kepengurusan.