Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WFP: 15 Persen dari 398 Kabupaten Masih Rawan Pangan

Kompas.com - 08/07/2015, 12:52 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sebanyak 15 persen dari 398 kabupaten di Indonesia dinilai rentan akan kerawanan pangan. Jumlah ini berkurang dibandingkan sepuluh tahun lalu yang mencapai 22 persen.

Angka kerawanan pangan di Indonesia itu berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan 2015 yang diluncurkan World Food Programme di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (8/7/2015).

"Saya merasa terhormat mendapatkan kesempatan bertemu Wakil Presiden Indonesia (Jusuf Kalla) untuk meluncurkan Food Security and Vulnerability Atlas (Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan). Ini berisi capaian pemerintah dalam ketahanan pangan dan juga mengenai tantangan ke depannya," kata Direktur Eksekutif The World Food Programme Ertharin Cousin.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan tersebut, sebagian besar kecamatan yang dikategorikan rawan pangan berada di Papua. Adapun Papua dianggap daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. (baca: Jokowi Minta Dibuka 10.000 Hektare Sawah di Merauke)

WFP juga menilai masih adanya masalah malnutrisi yang menghambat potensi masyarakat Indonesia. Anak-anak Indonesia di bawah lima tahun cenderung lebih kerdil dibandingkan anak usia lima tahun yang normal. Di lain pihak, jumlah orang dewasa yang kelebihan berat badan atau obesitas cenderung meningkat.

"Kondisi ini tidak berkembang sejak 2010," ucap Cousin.

Kendati demikian, menurut WFP, sejak Peta ini pertama kali diluncurkan pada 2005, tingkat kemiskinan di Indonesia berkurang. Kemajuan ini dengan meningkatnya akses masyarakat memperoleh makanan, fasilitas kesehatan, listrik, dan jalan yang mulai dibangun.

Ke depannya, WFP mengingatkan akan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan, di antaranya kesenjangan, infrastruktur, bencana alam, dan perubahan iklim.

Dalam kesempatan itu, Cousin juga menegaskan komitmen WFP dalam mendukung pemerintah RI mencapai ketahanan pangan dan mengatasi masalah nutrisi. WFP sudah membantu pemerintah RI sejak 2002.

"Ada beberapa program di Indonesia meliputi program di Timur Indonesia seperti NTT, ada memberi makan anak-anak sekolah, juga melibatkan program pemerintah mengatasi pangan, dan juga pengawasannya," tutur Cousin.

Ketahanan pangan dimaknai pemerintah RI sebagai kondisi saat semua orang, rumah tangga, mendapatkan makanan yang sesuai dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kondisi ketahanan pangan juga digambarkan dengan makanan yang cukup, beragam, bernutrisi, terdistribusi dengan baik, terjangkau, dan tidak menimbulkan konflik antardaerah. Dengan demikian, masyarakat bisa hidup sehat, aktif, serta produktif.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Draf RUU Penyiaran Atur Penggabungan RRI dan TVRI

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Curhat' Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

[POPULER NASIONAL] "Curhat" Agus Rahardjo saat Pimpin KPK | Banjir Bandang di Sumbar Tewaskan Lebih dari 40 Orang

Nasional
Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Pedangdut Nayunda Nabila Irit Bicara Usai Diperiksa Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

KSP Ungkap 9 Nama Pansel Capim KPK Harus Sudah di Meja Setneg Akhir Mei, Juni Bekerja

Nasional
Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Uang Kuliah Mahal, Pengamat: Kebijakan Pemerintah Bikin Kampus Jadi Lahan Bisnis

Nasional
Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Pansel Capim KPK Didominasi Unsur Pemerintah, KSP Beralasan Kejar Waktu

Nasional
BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

BNBP: Sumatera Barat Masih Berpotensi Diguyur Hujan Lebat hingga 20 Mei 2024

Nasional
Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com