Peningkatan Anggaran Penyidikan Dinilai Bisa Selesaikan "Kreativitas" Penyidik Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Erma S Ranik memahami kesulitan Polri ketika meminta penambahan anggaran penyidikan dan penguatan teknologi untuk membongkar kejahatan siber. Menurut Erma, dari dua permintaan itu, penambahan anggaran untuk penyidikan menjadi hal terpenting yang harus segera dipenuhi.

Erma menjelaskan, penambahan anggaran untu penyidikan yang dilakukan Polri sangat penting karena merujuk masukan dari hampir seluruh kapolres di daerah pemilihannya, Kalimantan Barat. Ia menyebut hampir seluruh kapolres mengeluhkan keterbatasan anggaran penyidikan sehingga sulit untuk mencapai target penyelesaian perkara yang diharapkan.

"Tekanan menyelesaikan target penyidikan tinggi, tapi anggarannya enggak cukup," kata Erma di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu juga membenarkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti bahwa anggaran penyidikan untuk satu perkara digunakan untuk penyidikan tiga perkara.

Dalam kondisi ini, ia mengatakan, penyidik kepolisian kerap mencari akal untuk menyiasati keterbatasan anggaran demi mencapai target penyelesaian perkara.

"Mereka (polisi) menyebutnya kreativitas. Ini berkaitan langsung sama kualitas penyidikan Polri. Kita sudah capek lah melihat ada korban salah tangkap demi polisi memenuhi target penyelesaian kasus," ujarnya.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR RI, Kapolri meminta tambahan anggaran untuk penyidikan dan peremajaan teknologi dalam membongkar kejahatan siber. Ia ingin meningkatkan kualitas penyidikan Polri dan berharap ada kebijakan DPR RI untuk membantu terealisasinya peningkatan anggaran Polri.

"Akan kami tingkatkan, ini perlu kebijakan Dewan," ucap Badrodin. (baca: Polri Minta Tambahan Anggaran untuk Penyidikan dan "Upgrade" Teknologi)

Terkait penanganan kejahatan siber, kata Badrodin, Polri dituntut untuk memiliki peralatan atau teknologi penunjang yang memadai. Ia menyebut, kejahatan seperti prostitusi dan judi online akan lebih mudah dibongkar jika Polri memiliki infrastruktur pendukungnya.

"Kejahatan semakin canggih. Tentu kami mohon dukungan Komisi III terkait pengadaan perlengkapan, ini yang harus kita update teknologinya," kata Badrodin.