Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara Andrew: Adriansyah Minta Bantuan Dana untuk Kongres PDI-P

Kompas.com - 29/06/2015, 12:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Penasihat hukum Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat, Bambang Hartono, membantah uang yang diberikan kliennya kepada mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah untuk pengurusan perijinan tambang. Menurut Bambang, transaksi terakhir antara Andrew dan Adriansyah untuk membantu biaya kongres PDI Perjuangan di Bali.

"Sesuai dengan BAP Adriansyah bahwa dia minta bantuan untuk kongres," ujar Bambang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Adriansyah merupakan anggota DPR RI Fraksi PDI-P 2014-2019. Berdasarkan surat dakwaan, Andrew terakhir kali menyerahkan uang kepada Adriansyah pada 9 April 2015 sebesar 44 ribu dollar Singapura dan Rp 57,36 juta di Sanur Hotel Swiss Belhotel, Bali. Saat itu juga, penyidik KPK menciduk mereka.

"Itu belum disampaikan ke panitia kongres lalu sudah tertangkap petugas KPK," kata Bambang.

Bambang mengatakan, uang terkait kongres itu merupakan permintaan pribadi Adriansyah, bukan atas nama PDI-P. Selama ini, lanjut dia, Andrew kerap memberi Adriansyah uang sebagai bantuan kepada teman.

"Dia teman sudah lama dan kebetulan juga dia (Andrew) punya usaha di Tanah Laut. Sesuai dengan pengakuan kedua belah pihak, pak AH dan pak Adriansyah bahwa dia hanya sebagai teman," ujar Bambang.

Bambang mengakui bahwa kliennya beberapa kali memberikan uang kepada Adriansyah. Namun, uang tersebut merupakan bantuan untuk pengobatan Adriansyah.

"Mengenai uang memang kita akui, pemberian uang itu dari klien kita ke pak Adriansyah untuk bantuan, tidak ada hubungan dengan izin usaha pertambangan," kata Bambang.

Andrew Hidayat didakwa menyuap Adriansyah sebesar Rp 1 miliar, 50 ribu dollar AS, dan 50 ribu dollar Singapura. Menurut jaksa KPK, suap tersebut agar Adriansyah membantu pengurusan ijin pertambangan sejumlah perusahaan yang dikelola Andrew di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. (baca: Politisi PDI-P Disuap Rp 1 Miliar, 50 Ribu Dollar AS, dan 50 Ribu Dollar Singapura)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com