Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakob Oetama: Tak Ada Kata Selain Syukur dan Terima Kasih

Kompas.com - 28/06/2015, 19:17 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Umum Harian Kompas Jakob Oetama mengingatkan pentingnya bersyukur dan berterima kasih. Hal itu diutarakan Jakob melalui video yang diputar dalam acara syukuran dan peluncuran buku 50 Tahun Harian Kompas di Bentara Budaya Jakarta, Minggu (28/6/2015).

Jakob mengaku bersyukur atas karunia serta nikmat dari Yang Mahakuasa sehingga Kompas bisa terus berjalan hingga usianya yang ke-50 saat ini. "Dalam merayakan 50 tahun, tidak ada kata lain selain syukur dan terima kasih. Syukur atas karunia dan berkah yang dilimpahkan Tuhan, yang merestui kerja sama yang sinergi dan usaha keras yang membuahkan hasil bagi banyak orang," kata Jakob.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, staf ahli Wapres Sofjan Wanandi, mantan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, serta para politikus dan tokoh lintas agama.

Selain Jakob Oetama beserta petinggi Kompas, hadir pula CEO Kompas Gramedia Agung Adi Prasetyo serta Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo.

Kembali, Jakob berterima kasih kepada Tuhan karena Kompas bisa berdiri sebagai lembaga yang idealis, sekaligus mengembangkan bisnis yang membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang.

Dalam kesempatan itu, Jakob berterima kasih secara khusus kepada almarhum PK Ojong yang menjadi salah satu perintis serta pendiri Kompas. Tak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada rekan kerja serta karyawan Kompas yang sudah berjasa dalam mengembangkan Kompas.

"Seperti para pemasang iklan, pelanggan, narasumber, kontributor artikel, dan mereka yang bekerja di bagian bisnis serta distribusi. Berterima kasih kepada semua pimpinan dan karyawan," ucap Jakob lagi.

Selain dukungan dari para karyawan, Jakob menilai Kompas tidak akan bisa berdiri jika tidak diberi ruang oleh pemerintah. Karena itulah, Jakob juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah yang telah memberi ruang kepada Kompas untuk bisa terus hidup serta mencerdaskan masyarakat melalui usaha media massa.

"Kompas jadi seperti sekarang akibat kerja keras, tiada hari tanpa berterima kasih. Pantas kita ucapkan, semua tidak secara kebetulan, tetapi selalu dalam penyelenggaraan Allah," tutur dia.

Dalam rentang 50 tahun, terbentang pergulatan jatuh bangun Kompas. Ada keberhasilan, tetapi ada juga kegagalan yang dialami dalam kondisi sosial, politik, budaya, dan perekonomian.

Kompas pun pernah ditutup pada 20 Januari hingga 5 Februari 1978. Hingga pada 6 Februari, Kompas diizinkan untuk terbit kembali. "Kami mulai dari serba nol, modal kami adalah tekad dan semangat. Media adalah eksistensi masyarakat. Kompas juga tumbuh sesuai dengan perkembangan bangsa dan negara," ucap Jakob.

Saat menggagas Kompas bersama dengan PK Ojong, Jakob memaknai Kompas sebagai realitas Indonesia. Koran baru yang menjadi reperkusi sekaligus fotokopi Indonesia mini. "Media yang kami rintis, dirikan, dan kembangkan itu sebuah kebinekaan dalam kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, ciptaan Empu Tantular yang menjadi semboyan negeri tercinta, Indonesia," kata Jakob.

Ke depan, Jakob mengingatkan soal tantangan Kompas yang semakin berat. Tantangan untuk terus tumbuh di tengah era multimedia, multichannel, dan multiplatform.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com