Ketua MPR: Sekarang Bukan Waktu yang Tepat Bahas Dana Parpol

"Jangan pikir yang aneh-aneh. Nanti, itu belum saatnya dibahas," kata Zulkifli disela-sela kegiatan buka puasa di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Sabtu (27/6/2015).

Menurut dia, alangkah lebih baik jika pemerintah kini fokus pada penyediaan barang kebutuhan pokok masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak mengalami kesulitan akibat kenaikan harga sejumlah kebutuhan bahan pokok.

"Kita pikirkan bagaimana bulan suci ini barang-barang tersedia dan harganya terjangkau rakyat," kata dia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyetujui kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik yang dimungkinkan dialokasikan pada APBN 2016. Meski demikian, besaran anggarannya masih masih belum ditetapkan karena masih harus dibahas sejumlah kementerian.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditanya pers di Jakarta, Rabu (24/6/2015), menyatakan, pihaknya sudah mendengar adanya persetujuan dari Presiden Jokowi. "Namun, perlu dibahas (besarannya) di bawah (kementerian). Ini karena fokus anggaran masih pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sisanya baru untuk akomodasi kenaikan bantuan partai," ujarnya.

Menurut Tjahjo, kenaikan bantuan keuangan untuk parpol tidak memungkinkan dilaksanakan tahun ini. "Usulan kami berkisar 10-20 kali lipat (dari yang diterima partai saat ini) untuk tahun depan," tambahnya.

Kenaikan bantuan, tambah Tjahjo, akan dibarengi peningkatan pengawasan terhadap penggunaan bantuan oleh partai. "Sanksi tegas juga akan diatur jika bantuan diselewengkan untuk hal negatif seperti korupsi. Sanksi itu bisa saja berupa tak diperbolehkannya partai ikut pemilu," kata Tjahjo.