Soal Dana Aspirasi, Djarot Saiful Hidayat Beda Pandangan dengan PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Keanggotaan dan Organisasi Djarot Saiful Hidayat memiliki pandangan yang berbeda dengan partainya terkait pemberian dana aspirasi untuk anggota DPR. Ia menganggap pemberian dana tersebut lebih baik. Namun, yang penting, penggunaannya transparan dan mudah untuk diawasi.

Djarot mengatakan, dana aspirasi akan lebih baik ketimbang para anggota DPR mencari "proyek-proyek titipan" di kementerian.

"Daripada tidak terbuka, lebih baik transparan saja. Kadang-kadang, kalau tidak ada yang seperti itu (dana aspirasi), nanti malah dititipin di kementerian-kementerian. Kan malah tidak bagus," kata Djarot, yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta, saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (25/6/2015).

Mantan anggota DPR ini juga mengatakan, pemberian dana aspirasi untuk anggota DPR berguna untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan konstituen. Menurut Djarot, dana aspirasi bisa digunakan untuk memenuhi tuntutan para konstituennya, terutama untuk memenuhi program-program yang dijanjikan saat kampanye.

"Biasanya kan ada permintaan dari dapil-dapil itu. Buat bikin jalan, bantuan ini, itu. Kalau tidak ada (dana aspirasi) kan susah, bisa titip sana, titip sini. Nah yang seperti itu lho yang tidak bagus. Jadi, transparan saja, asalkan bisa diaudit dan bertanggung jawab," ujarnya.

Sebagai informasi, Fraksi PDI Perjuangan merupakan salah satu fraksi yang menolak pemberian dana aspirasi dalam rapat rapat paripurna pengesahan peraturan DPR tentang tata cara pengusulan program pembangunan di dapil, Selasa (23/6/2015). Selain PDI Perjuangan, fraksi lainnya yang memiliki sikap yang sama adalah Fraksi Partai Hanura dan Fraksi Partai Nasdem.