Mendagri: Kepala Daerah Mundur Harus Melalui Persetujuan DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa kepala daerah yang mengundurkan diri sebelum pemilihan kepala daerah serentak tahun ini harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat.

"Kepala daerah tidak bisa mengundurkan diri semaunya, tetapi ada persyaratan yang harus dipatuhi," kata Tjahjo Kumolo saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (23/6/2015).

Pengunduran diri sejumlah kepala daerah sebelum masa jabatannya habis itu dapat memicu terciptanya dinasti politik melalui pilkada serentak, yang akan diselenggarakan pada Desember 2015. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, keluarga dan kerabat kepala daerah petahana dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Menurut Mendagri, untuk menghindari terjadinya dinasti politik akibat celah tersebut, dibuatlah aturan agar kepala daerah yang akan mundur harus mendapat persetujuan dari DPRD setempat. "Kami sudah mensyaratkan pengunduran diri kepala daerah tidak bisa mundur semaunya, tetapi harus ada persetujuan DPRD dengan menyebutkan alasannya," katanya.

Tjahjo mempertanyakan langkah kepala daerah yang mundur sebelum waktunya sebab, ketika dilantik, mereka sudah mengucapkan sumpah dan janji untuk menjalankan tugas hingga masa jabatannya tuntas. Ia menyatakan, alasan pengunduran diri kepala daerah harus jelas. Jika alasannya berhalangan tetap, DPRD bisa mengkaji apakah benar berhalangan tetap atau hanya untuk menyiasati UU Pilkada agar keluarganya bisa mencalonkan diri.

Tjahjo juga menyoroti surat edaran Komisi Pemilihan Umum, yang antara lain menyebutkan bahwa pengunduran diri kepala daerah paling lambat 25 Juli 2015 atau sehari jelang pendaftaran. Tjahjo merasa perlu ada kajian lebih dalam mengenai hal itu. Menurut Tjahjo, pengunduran diri kepala daerah yang diatur KPU harus memenuhi syarat dasar, yakni surat keputusan Mendagri dengan batas waktu yang diatur KPU.

Kajian mendalam juga perlu dilakukan dalam hal definisi petahana sebagaimana disebut KPU dalam surat edarannya. (Baca Surat Edaran KPU soal Definisi Petahana Jadi Celah Politik Dinasti di Daerah)