Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Waspadai Calon Pimpinan KPK yang Punya Kolega Terjerat Korupsi

Kompas.com - 17/06/2015, 14:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun menekankan panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mewaspadai unsur kolega dari para calon pimpinan lembaga antirasuah yang kini sedang dijaring.

"Pansel harus jeli melihat, ada kolega para calon yang kena kasus korupsi atau tidak," kata peneliti ICW Tama S Langkun di Jakarta, Rabu (17/6/2015).

Tama mengatakan pansel harus memiliki ukuran yang jelas dalam menjaring para calon pimpinan KPK. Ukuran itu bisa dilihat dari sisi integritas, independensi, serta rekam jejak calon.

"Bisa dilihat dia pernah terkena kasus korupsi atau tidak. Lihat rekam jejaknya, dia punya pengalaman menangani kasus korupsi tidak, atau pernah kah menjadi orang yang menghambat kerja KPK," jelas dia.

Menurut Tama, secara umum pimpinan KPK tidak harus memiliki latar belakang penegak hukum. Setiap orang memiliki hak personal untuk menjadi pimpinan KPK.

Hanya saja para calon itu harus bisa dipastikan mampu melepaskan kepentingan dari lembaga ditempatnya pernah bekerja.

Pendaftaran calon pimpinan KPK akan dibuka hingga 24 Juni mendatang. Pasca-pendaftaran ditutup panitia seleksi yang terdiri dari sembilan orang akan menyeleksi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.

Pansel kemudian akan mengumumkan peserta yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk menerima masukan terkait rekam jejak para calon.

Selanjutnya pansel juga akan melakukan serangkaian tes terhadap para calon pimpinan KPK, hingga akhirnya menyerahkan sejumlah nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Jokowi sebagai rekomendasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com