"Saya Siap Dipancung kalau Terima Selembar Dollar Pun dari Rudi Rubiandini"

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno membantah menerima uang sebesar 284.862 dollar AS dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Waryono tidak mengakui meski uang tersebut ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di ruangannya saat penggeledahan. Bahkan Waryono berani menantang siap dipancung jika terbukti menerima sejumlah uang dari Rudi.

"Kenapa media selalu menghujat 200-an dollar duitnya Rudi? Saya siap dipancung kalau itu ada satu lembar dollar dari Rudi," ujar Waryono dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/6/2015).

Waryono mengatakan, uang yang ditemukan petugas KPK di ruangannya merupakan hasil kerjanya selama 7,5 tahun. Ia lantas mempertanyakan mengapa petugas hanya menyita uang dollarnya, sementara ada mata uang lainnya seperti riyal dan bath.

"Itu janji saya kepada istri untuk membawa ke Singapura, berobat. Dia tidak tahu saya ditahan ke KPK," kata Waryono.

"Rampok yang berkomplot harus dituntaskan siapa di balik itu semua. Saya tidak pernah (menerima uang)," lanjut dia.

Dalam surat dakwaan, sekitar Mei 2013, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran perubahan melalui Kementerian Keuangan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013. Usulan tersebut akan dibahas dalam rapat kerja antara Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI pada 28 Mei 2013 hingga 12 Juni 2013.

Terkait raker tersebut, pada 28 Mei 2013 Waryono menerima uang sebesar 284.862 dollar AS di ruang kerjanya. Namun, tidak disebutkan siapa yang memberikannya. Selain itu, Waryono juga menerima uang dari mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini sebesar 50.000 dollar AS. Namun, penerimaan uang tersebut tidak dilaporkan Waryono ke KPK sebagai gratifikasi.

Kewajiban melaporkan gratifikasi yang diterima penyelenggara negara diatur dalam UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001. Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Waryono dianggap melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999.