Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Sutiyoso Harus Mundur sebagai Ketum PKPI

Kompas.com - 10/06/2015, 15:48 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Letnan Jenderal TNI (Purn) Sutiyoso harus mundur sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) jika dilantik sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Nama Sutiyoso sudah diajukan Presiden kepada DPR sebagai calon kepala BIN.

"Ya, harus mundur," kata Kalla seusai menghadiri penutupan rapat kerja nasional bidang kesehatan Palang Merah Indonesia di Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Kalla menyampaikan bahwa Presiden memilih Sutiyoso sebagai calon kepala BIN dengan mempertimbangkan pengalaman yang bersangkutan. Mengenai usia Sutiyoso yang sudah menginjak 70 tahun, Kalla tidak mempersoalkannya. (Baca: Hasanuddin: Setahu Saya Sutiyoso yang Serbu Kantor PDI-P)

"Itu orang boleh berpendapat macam-macam," ucap Kalla ketika ditanya mengenai usia Sutiyoso.

Sebelumnya, Sutiyoso menyatakan akan mundur dari jabatannya di PKPI. Setelah Sutiyoso mundur sebagai Ketua Umum PKPI, jabatan tersebut akan diambil alih oleh salah satu wakil ketua umum PKPI sebagai pelaksana tugas ketua umum. Saat ini, PKPI memiliki dua wakil ketua umum. (Baca: Jika Dilantik Jadi Kepala BIN, Sutiyoso Bakal Lepas Jabatan Ketum PKPI)

Nama Sutiyoso diajukan Jokowi ke DPR pada Selasa (9/6/2015) malam. Sutiyoso sebelumnya mengaku dipanggil Presiden Jokowi pada Senin (8/6/2015) untuk membicarakan pencalonannya sebagai kepala BIN.

Ia mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen. Sutiyoso pun berharap DPR menyetujui pencalonannya sebagai kepala BIN. (Baca: Sutiyoso Mengaku Siap Jadi Kepala BIN)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com