Fadli Zon Minta Jokowi Konsisten Hanya Sebar 400 Undangan Nikahan Gibran-Selvi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Presiden Joko Widodo hanya menyebar maksimal 400 undangan ke acara pernikahan putranya, Gibran Rakabuming, dengan Selvi Ananda, pada 11 Juni 2015. Sebab, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah mengeluarkan edaran yang membatasi pesta penyelenggara negara maksimal 400 orang.

"Mestinya Jokowi bisa konsisten. Pemimpin itu kan memberi contoh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2015).

Fadli menilai, aturan mengenai gaya hidup sederhana ini sangat baik apabila diterapkan oleh semua penyelenggara negara. Namun, Fadli pesimistis para penyelenggara negara dapat mematuhi aturan itu jika presiden saja melanggarnya. (Baca: Jokowi Akan Tolak Semua Hadiah di Pernikahan Gibran-Selvi)

"Kalau buat aturan, tetapi pemimpinnya yang melanggar, nanti tidak didengerin lagi," ucap politisi Partai Gerindra ini.

Terkait alasan Menpan dan RB Yuddy Chrisnandi yang menganggap pernikahan Gibran tak menyalahi surat edarannya karena melibatkan rakyat, menurut Fadli, hal itu tidak bisa diterima. (Baca: Menpan dan RB Anggap Pernikahan Putra Jokowi Sangat Sederhana dan Jadi Contoh)

"Mau rakyat atau siapa pun, sama saja. Kalau mau dibatasi, ya dibatasi. Jangan kita buat aturan, tetapi kita sendiri yang melanggar," ujarnya.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo sebelumnya menyatakan, ada ribuan orang yang diundang keluarga mempelai. Mereka tidak datang bersamaan, tetapi akan dibagi. (Baca: Tukang Becak Girang Dapat Undangan Pernikahan Putra Jokowi)

"Sebanyak 4.000 (undangan) itu nanti dibagi. Relawan dan warga Solo datang pada malam midodareni dan resepsi, lalu tamu yang sudah datang tidak bisa datang lagi ke resepsi," kata Rudy.

Acara dimulai pada 9 Juni dengan agenda lamaran. Pada tanggal 10 Juni malam, acara midodareni akan digelar di kediaman Presiden Jokowi di daerah Sumber. Selanjutnya, resepsi digelar pada tanggal 11 Juni di Gedung Graha Sabha Buana.

Pejabat juga diminta tidak memperlihatkan kemewahan atau sikap hidup berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati terhadap masyarakat.