Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Yohana Minta Rumah Angeline Diberi Garis Polisi, Polisi Bilang Tidak Perlu

Kompas.com - 06/06/2015, 14:57 WIB
Kontributor Denpasar, Sri Lestari

Penulis


DENPASAR, KOMPAS.com 
- Dalam kunjungannya ke rumah Angeline, bocah 8 tahun yang hilang sejak bulan lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise menginginkan agar rumah itu diberi garis polisi. Hal ini disampaikan usai mengunjungi rumah Angeline di Jalan Sedap Malam, Denpasar.

"Harus di-police line, harus itu. Rumah ini kan bermasalah. Kondisinya rumahnya tidak sehat, banyak kandang ayam dan kabarnya anak itu tidak dalam perawatan yang baik," kata Yohanna di Denpasar, Bali, Sabtu (6/6/2015).

Menanggapi itu, Kepala Polresta Denpasar Komisaris Besar Anak Agung Made Sudana menilai tidak perlu ada garis polisi di sekitar rumah tersebut. "Salahnya ibu itu (Margareta, ibunda Angeline) apa? Jangan bikin komentar lain-lain, artinya kita bikin ibu itu proaktif. Kalau sampai ada pernyataan rumahnya harus di-police line, dia akan menghindar. Janganlah komentar rumah kumuh, police line-lah. Tunggu sampai Angeline ditemukan dulu," kata Sudana seusai bertemu Yohana di kantor polsek setempat.

Angeline diadopsi oleh Margareta sejak ia berumur tiga hari. Siswi kelas II-B SD Negeri 12 Sanur ini hilang di sekitar rumahnya pada 16 Mei 2015 pukul 15.00 Wita.

Polisi sudah berupaya mencarinya dengan membentuk tim gabungan. Upaya pencarian antara lain dilakukan di rumah orangtua kandung Angeline di Banyuwangi, Jawa Timur. Namun, hingga tiga pekan sejak Angeline hilang, polisi belum menemukan keberadaannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com