Kemenkeu Bela Kebijakan Sri Mulyani di Kasus Kondensat

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Didik Hariyanto keberatan terhadap pemberitaan sejumlah media massa yang mendiskreditkan Sri Mulyani dalam perkara dugaan korupsi melalui penjualan kondensat.

Didik membenarkan bahwa Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pernah menandatangani surat cara pembayaran penjualan kondensat dari PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas atau yang dahulu bernama BP Migas).

"Hanya sekadar pembayaran penjualan. Hanya menyetujui skema pembayarannya dari calon pembeli ke kas negara. Tidak ada masalah, itu hal biasa dalam transaksi bisnis," ujar Didik di Kompleks Mabes Polri, Kamis (4/6/2015).

"Ini sekaligus mengklarifikasi pemberitaan seolah-olah Ibu Sri Mulyani menyetujui penjualan kondensat atau menyetujui sistem penunjukan langsung. Sama sekali tidak benar," kata Didik.

Didik melanjutkan, persetujuan cara bayar tersebut bertujuan untuk mengamankan agar semua hasil penjualan masuk ke kas negara dan tidak diselewengkan. Kebijakan tersebut merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Menteri Keuangan untuk memproyeksikan penerimaan negara.

Sebelumnya, penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memiliki pertanyaan besar terhadap mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pertanyaan terkait peran Sri dalam penjualan kondensat dari BP Migas ke PT TPPI yang berujung pada perkara hukum.

Direktur Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengatakan, penyidik mendapatkan informasi, Sri Mulyani menyetujui cara pembayaran kondensat oleh PT TPPI kepada SKK Migas. PT TPPI diketahui merupakan perusahaan yang ditunjuk SKK Migas untuk menjual kondensat bagian negara.

"Yang menjadi pertanyaan, penandatanganan itu sudah dilakukan sebelum pihak SKK Migas menandatangani kontrak kerjanya dengan PT TPPI. Seharusnya, itu baru bisa ditandatangani jika sudah ada kontrak kerja," ujar Victor di Kompleks Mabes Polri, Senin (1/6/2015).

Victor mengatakan, seharusnya persetujuan cara pembayaran tersebut didasarkan kepada kontrak kerja antara SKK Migas dan PT TPPI. Namun, penyidik telah mendapatkan informasi bahwa Sri menandatangani surat tersebut hanya berdasarkan surat-surat rencana penjualan kondensat dari SKK Migas saja.

Penyidik telah melayangkan panggilan kali pertama ke Sri yang saat ini sedang berada di New York, Amerika Serikat. Jika Sri tak memenuhi pemeriksaan di Jakarta, penyidik sendiri yang akan mendatangi Sri ke New York untuk melaksanakan pemeriksaan.